Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022) pagi.
Pertemuan kedua tokoh itu disebut-sebut sebagai tanda dukungan politik Partai Demokrat setelah NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024.
Tak hanya itu, pertemuan Anies dan AHY itu disebut pula bepotensi besar mewujudkan lahirnya Poros Gondangdia yang beranggotakan NasDem, Demkokat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Pengamat Analisa Anies Baswedan dan AHY Saling Membutuhkan
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, meski mengandung nuansa positif dari pertemuan tersebut, masih terdapat permasalahan mendasar, yakni berkaitan dengan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024z
“Problemnya akhirnya hanya 1, setelah Demokrat bersedia berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, Apakah mau menerima AHY sebagai cawapres?,” kata Agung Baskoro saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/10/2022).
Ia mengatakan meski NasDem dengan Demokrat dan PKS menjalin hubungan intens, ketiganya masih belum berkoalisi secara resmi.
Menurut dia, belum terbentuknya koalisi ‘Poros Gondangdia’ itu tak lepas dari pembahasan cawapres yang berlangsung alot, sehingga belum mendapatkan titik temu.
“Sampai menjadi Koalisi masih butuh waktu menimbang belum ada titik temu soal siapa cawapres Anies,” ucap Agung.
“Karena baik Nasdem, Demokrat, dan PKS punya jagoan masing-masing saat sudah sepakat Anies sebagai capres,” ujarnya menambahkan.
Agung pun menyarankan agar ketiga parpol tersebut jangan berlarut-larut dalam menbahas sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies. Diperlukan tiga faktor sebagai standar cawapres Anies, yakni elektabilitas, logistik hingga sekuritas.
Baca juga: PKB Mengaku Sulit Koalisi dengan Nasdem Pasca-Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres
“Elektabilitas apakah memadai, isi-tas terkait logistik, sekuri-tas.”
“Artinya paket capres-cawapres atau cawapres yang diusung mampu "mengamankan" proses kandidasi pra Pilpres, saat berkampanye, hingga pemilihan digelar,” ucap Agung.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat berpotensi besar mewujudkan terbentuknya ‘Poros Gondangdia’.
Poros Gondangdia mengacu pada lokasi kantor DPP Partai Nasdem di Jalan Gondangdia. Poros ini disebut-sebut bakal diisi oleh gabungan partai politik (parpol) yang di antaranya ialah Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kemungkinannya (terbentuknya Poros Gondangdia) besar, menimbang Demokrat dan PKS sudah intensif menjalin komunikasi dengan Nasdem,” kata Agung Baskoronsaat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/10/2022).
Baca juga: NasDem: Deklarasi Anies Baswedan Capres Tak Mengubah Dukungan 100 Persen ke Jokowi
Meski hubungan ketiga parpol tersebut terbilang intens, namun baik NasDem, Demokrat hingga PKS sampai saat ini belum mengumumkan untuk berkoalisi dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Agung, poros tersebut bakal benar-benar menjelma sebagai koalisi jika NasDem berhasil mengajak Demokrat dan PKS bergabung.
Sebab dengan bergabungnya tiga parpol tersebut maka mereka telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Treshold 20 persen atau 115 kursi DPR RI.
“Sehingga, berpaling dari Poros Gondangdia (PG) seperti tindakan mubazir politik, karena belum tentu Demokrat dan Nasdem memiliki posisi strategis seperti di Poros Gondangdia sebagai yang pertama terlibat,” ujar Agung.
Di sisi lain, sejumlah parpol lainnya pun sudah menjalin koalisi, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gerindra dan KIB yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Koalisi-koalisi itu, sambung Agung, terlihat semakin mengerucut. Maka, jika Demokrat maupun PKS bergabung dengan koalisi selain NasDem, maka berpotensi hanya sebagai pelengkap saja.