Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) angkat bicara terkait kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Hal tersebut disampaikan pihak Formappi dalam penyampaian Evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2022-2023, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (27/10/2022).
Peneliti Formappi Bidang Kelembagaan I Made Leo Wiratma, mengatakan kunjungan-kunjungan yang dilakukan Puan cukup baik.
Hal itu, menurut Made, karena salah satu tujuannya adalah memastikan program-program pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik.
"Selain sebagai rasa empati terhadap keadaan masyarakat. Kunjungan itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi mereka," kata Made, melalui keterangannya, Kamis.
Namun, Made menyayangkan kunjungan tersebut disertai dengan pemberian bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat.
Menurutnya, bantuan tersebut membuat Puan tampak sebagai pihak eksekutif.
"Tentu ini menimbulkan pertanyaan liar, yang kemudian mengaburkan esensi tujuan bantuan tersebut dan memunculkan tengara ada kepentingan politik tertentu di balik pemberian bantuan itu," tuturnya.
Baca juga: Puan Dorong Pembentukan Satgas untuk Cegah Kekerasan Seksual di Institusi Negara
Selain itu, Made juga membahas terkait Puan Maharani yang sering mengungkapkan, DPR berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan Negara.
"Sikap itu tentu benar selama program-program Pemerintah dilaksanakan secara benar dan transparan serta bertanggung jawab," ujarnya.
"Namun jika yang terjadi hal yang sebaliknya. Maka DPR mesti tetap kritis dengan koreksi dan solusi, agar program Pemerintah tetap on the track," sambungnya.
Menurutnya, sikap tersebut penting untuk dilakukan DPR, agar tidak terkesan selalu menyetujui semua kebijakan Pemerintah.
"Sikap ini penting agar DPR tidak terkesan mendukung Pemerintah tanpa reserve. Hanya mengekor hingga menjadi 'pesorak hore setuju' atas semua kebijakan Pemerintah," ujar Made.