TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Provinsi Papua sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga, Boy Markus Dawir mengingatkan pemerintah pusat untuk mencermati secara sangat serius situasi sosial politik dan keamanan di Papua pasca meninggalnya tokoh pejuang Papua, Filep Karma.
Boy menegaskan situasi atau respon masyarakat saat Filep Karma meninggal menunjukkan misi perjuangan Papua Merdeka selama ini itu makin menguat di masyarakat.
"Apa yang terjadi adalah rakyat tumpah ruah di jalan, tanpa beda lagi mau gunung atau pantai bahkan pendatang sekalipun ikut dan itu artinya gerakan kemerdekaan Papua itu makin menguat di masyarakat. Ini adalah fakta yang tentu perlu direspon serius oleh pemerintah. Ini tanda yang perlu dipelajari," ungkap Boy, Kamis (3/11/2022).
Ia katakan pendekatan di Papua memang perlu pemahaman yang menyeluruh dilakukan dengan cara-cara humanis dialogis, bukan dengan pendekatan keamanan yang sifatnya represif.
"Setidaknya momentum saat ini adalah evaluasi serius. Apakah cara selama ini efektif atau tidak yang membantu anak muda generasi Papua mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh atau sebenarnya justru makin menjauhkan mereka dari NKRI? Ini perlu dipelajari," ucapnya.
Dia mendorong agar upaya-upaya ke depan perlu dilakukan secara sungguh-sungguh yang memastikan keberhasilan pembangunan di Papua dengan berpegang teguh pada penghormatan harkat dan martabat orang Papua.
Termasuk pemekaran provinsi, kata Boy, sebenarnya tidak cukup efektif membuat Papua aman di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Profil Filep Karma, Aktivis Papua yang Ditemukan Meninggal Dunia di Pantai Base-G Jayapura
"Tolok ukurnya pada sejauh mana harkat dan martabat orang Papua dihargai. Itu dulu dibereskan. Baru kita bicara pembangunan dan lain sebagainya," sambung Wakil Ketua Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tersebut.
Ia meminta Kementerian Polhukam, BIN, TNI, Polri dan Kemendagri untuk melayangkan sejenak matanya ke Papua saat-saat ini dan mempelajari secara sungguh-sungguh kondisi dan dinamika sosial politik serta keamanan yang berkembang.
Dia juga mengingatkan agar pihak-pihak di Jakarta lebih hati-hati dalam bersikap sehingga tidak hanya mendengar pendapat 1 atau 2 orang Papua dalam mengambil keputusan.
"Jangan sampai Jakarta terlena karena salah ambil keputusan karena dengar satu dua orang tadi. Harapannya tentu saja Papua tetap aman dan sejahtera di dalam bingkai NKRI. Itu harapan kami," pungkas Boy.