TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei Y-Publica menunjukan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), cenderung stabil meski di tengah situasi pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global.

Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengungkapkan, temuan survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi selalu berada di atas 70 persen, dan kini tercatat 72,7 persen.

Meskipun sedikit turun sejak bulan Maret 2022, tetapi secara umum mayoritas publik puas terhadap kinerja pemerintah. Bahkan sebanyak 5,9 persen merasa sangat puas. Hanya 23,0 persen tidak puas, di antaranya 2,4 persen sangat tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 4,3 persen.

“Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua cenderung stabil di atas 70 persen,” kata Rudi Hartono di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Menurut Rudi, tingginya tingkat kepuasan publik merupakan bukti keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dalam men-deliver program kepada rakyat.

Di tengah banyaknya persoalan dan tantangan, publik dinilai masih percaya Jokowi sebagai pemimpin yang patut didukung oleh rakyat.

Misalnya, ketika negara-negara seperti China masih bergulat dengan pandemi, keputusan Jokowi untuk tidak melakukan lockdown membuat ekonomi bisa tetap bergerak. 

Belakangan kasus harian Covid-19 kembali meningkat, tetapi masyarakat tidak lagi merasa waswas seperti awal pandemi.

Demikian pula dengan gonjang-gonjang ekonomi yang diperparah oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: VIDEO Jokowi Pastikan 17 Kepala Negara Hadiri KTT G20 di Bali: Joe Biden Hingga Xi Jinping

Melonjaknya harga pangan dan energi yang melanda seluruh dunia juga dirasakan di dalam negeri. Harga minyak goreng melambung, begitu pula dengan harga BBM yang mengalami kenaikan.

Inflasi pun tidak terelakkan, tetapi tidak separah yang dialami banyak negara.

“Keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi relatif mampu menahan lonjakan inflasi, tetapi akhirnya dilakukan setelah windfall komoditas berakhir,” jelas Rudi.

Sementara, pada aspek penegakan hukum, Jokowi mengambil langkah tegas untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo cs dan penanganan Tragedi Kanjuruhan. 

“Jokowi melihat potensi merosotnya citra kepolisian sebagai institusi negara di mata publik,” tandas Rudi.

Tentu saja bukan berarti pemerintah dapat berleha-leha. Awan gelap resesi global yang diwanti-wanti para ekonom harus menjadi perhatian serius. Meningkatnya perlombaan senjata yang memicu ketegangan geopolitik juga patut dicermati oleh pemerintah.

Setelah memimpin G20 sepanjang tahun 2022, tahun depan Indonesia akan mendapat giliran sebagai ketua ASEAN. 

“Keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin G20 akan kembali diuji pada tingkat kawasan, di mana Asia Pasifik menjadi hotspot selain Ukraina,” kata Rudi.

Sebagai informasi, Survei Y-Publica dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2022 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error  kurang lebih 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.