TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan ke jalur yang salah.

Relawan yang dimaksud ialah Benny Ramdhani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah, sebagaimana viral video tersebut di media sosial.

"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Ketua Banggar DPR RI itu menilai permintaan para relawan kepada Jokowi yang ingin menyerang pihak tertentu sebagai lawan tidak dapat dibenarkan.

"Bayangkan saja, minta restu untuk gempur orang, presiden kita etikanya, presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan bapak presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," tandas Said.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga merupakan relawan Jokowi, Benny Ramdhani mengaku pihaknya siap tempur melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan dari Presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut tersebar luas di media sosial. Diduga video itu diambil di sela-sela Nusantara Bersatu, sebuah acara yang diinisiasi para relawan dan dihadiri Jokowi di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022) lalu.

Benny mengatakan kepada Jokowi masih banyak serangan terhadap sang presiden beserta kelompok yang pro terhadap Jokowi.

"Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," kata Benny di hadapan Jokowi dikutip Senin (28/11/2022)

Benny pun menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk meredam perlawanan.

Benny sekaligus menceritakan kepada Jokowi bagaimana suasana diri para relawan yang tidak segan melawan balik pihak yang menyerang Jokowi.

Baca juga: Relawan Jokowi Akan Kumpul di GBK Besok, Benny Rhamdani: Bukan Agenda Politik

"Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus..," kata Benny.

Jokowi pun merespons dengan bertanya contoh yang dimaksud.

"Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan," ujar Benny.

Menurut Benny, jika penegakan hukum tidak berjalan, bukan tidak mungkin pihaknya kehabisan kesabaran dan melakukan perlawanan di lapangan.

"Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapamgan, misalnya," kata Benny.