Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Departemen Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitriani menyampaikan ketimpangan postur anggota lembaga keamanan dan pertahanan di Indonesia

Dalam catatannya, jumlah perempuan di sektor keamanan masih sangat minim dibandingkan gender laki-laki.

"Hal ini sangat disayangkan karena di dunia sendiri kita memiliki resolusi dewan keamanan dunia yang menyerukan partisipasi penuh dan bermakna bagi perempuan di semua proses perdamaian," kata Fitriani dalam diskusi bertajuk Perkembangan Agenda Reformasi Sektor Keamanan Berperspektif Gender, Jumat (2/12/2022).

Instansi Polri dan TNI memiliki gambaran maskulin karena keterlibatan perempuan sangat sedikit hanya 6 persen di Kepolisian dan 2 persen di TNI.

Padahal, kata Fitriani, resolusi dewan keamanan dunia menekankan pentingnya peran aktor wanita di dalam upaya keamanan dan pertahanan.

Baca juga: Komnas Perempuan Tegaskan Aparat Keamanan Harus Melindungi Perempuan

"Perempuan harus dilibatkan dalam pertahanan keamanan sebagai mediator, negosiator, personel sipil dalam manajemen penyelesaian konflik sehingga dapat menjadi agen perubahan dan mengatasi akar rasa ketidaknyamanan," ungkapnya.

CSIS memandang rasa keamanan tidak akan inklusif tanpa keterlibatan perempuan di dalam memutuskan arah kebijakan.

Fitriani berargumen bahwa perempuan memiliki peran mendasar untuk meningkatkan efektivitas operasional sekaligus membangun sektor keamanan di Indonesia.

"Penting agar keterlibatan wanita di tubuh TNI khususnya agar ditingkatkan, demikian juga dengan Polri yang angka sudah lebih banyak karena adanya undang-undang yang mewajibkan paling tidak 1 orang wanita di kantor polsek," ujarnya.

Baca juga: VIDEO EKSKLUSIF Keterlibatan Perempuan di Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Menurut dia, pemerintah sudah mendorong melalui terbitnya Inpres No 9 tentang kebijakan pengarusutamaan gender di sektor keamanan dalam pembangunan nasional.

Fitriani menilai baik TNI maupun Polri sudah membentuk Korps wanita yang bekerja sesuai kodratnya di instansi sektor keamanan.

Namun, imbuhnya, pendekatan tersebut sudah cukup usang di masa modern karena perempuan tidak dapat menjadi pemimpin.

"Di beberapa negara maju sudah mengizinkan perempuan untuk masuk ke sektor angkatan bersenjata baik itu di tank, artillery, dan di daerah konflik," katanya.