Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Intelijen dan Terorisme Ridwan Habib menilai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI harus berikan pertanyaan yang tajam dan akurat.
"Kita berharap anggota DPR memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar akurat dan tajam. Sehingga masyarakat yakin bahwa Panglima TNI yang diusulkan sosok yang tepat memimpin TNI," kata Ridwan kepada Tribunnews.com, Jumat (2/12/2022).
Kemudian dikatakan Ridwan dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru ada beberapa topik uji kelayakan yang harus menjadi fokus.
"Yang pertama apa visi Panglima TNI baru terkait dengan tahun tahun politik 2023. Mampukah panglima baru menjaga mentalitas TNI disaat situasi menjelang Pilpres yang sedang hangat, itu yang perlu ditanyakan," sambungnya.
Selanjutnya menurut Ridwan harus ditanyakan adalah apa visi Panglima TNI yang baru menghadapi situasi dinamika global terkait dengan ketegangan di dunia internasional.
"Ada ketegangan Laut Cina Selatan dan ketegangan di Ukraina yang juga berdampak juga secara global. Apa visi Panglima baru di situ?" ungkapnya.
Baca juga: Hari Ini Komisi I Dijadwalkan Kunjungi Kediaman Laksamana TNI Yudo Margono Selesai Uji Kelayakan
Terakhir menurut Ridwan visi yang ketiga masalah klasik soal kesejahteraan prajurit.
"Waktu jabatan yang terbatas kira-kira apa visi Panglima TNI yang baru nanti terkait dengan kesejahteraan TNI. Apa saja yang dilakukan?" tutupnya.
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pada hari ini Jumat (2/12/2022).
Pada tahap pertama akan dilaksanakan verifikasi administrasi pada pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, pada pukul 13.30 WIB akan dimulai tahap uji kelayakan Yudo Margono.
Di tahap ini, Yudo Margono diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan visi dan misi menjadi calon Panglima TNI.
"Kemudian dilanjutkan pendalaman oleh masing-masing fraksi tujuh menit dari tiap-tiap fraksi," kata Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2022).