Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) menegaskan hingga kini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

Hal tersebut terkait dengan masih terjadinya peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua.

Terakhir, tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

"Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial," kata Wapres dalam keterangan persnya, Sabtu (4/12/2022).

Baca juga: Komisi I DPR Akan Dalami Visi Misi Yudo Margono Terhadap Isu Papua

Kemudian, kata Wapres, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

"Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada (gangguan keamanan) seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

"Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum," tegasnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, Wapres memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pemerintah Dorong Papua Selatan Jadi Lumbung Pangan Indonesia Timur

"Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan," ungkapnya.

Terkait penegakan HAM, Wapres menekankan bahwa pemerintah tidak pandang bulu. Siapapun dan dari pihak manapun yang melanggar HAM akan diproses secara hukum.

"Kalaupun ada dari (oknum) TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak, itu merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang," kata Wapres memastikan.