Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa Partai Buruh mulai berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2022).
Pantauan Tribunnews.com, massa aksi berkumpul sejak pukul 09.00 WIB.
Hingga berita ini diturunkan massa Partai Buruh masih terus berdatangan.
Ada yang datang menggunakan bus dan ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi.
Massa aksi yang menggunakan kendaraan pribadi terlihat menepikan sejenak kendaraannya di jalur pedestrian di depan mal Plaza Indonesia.
Baca juga: Dapat Nomor Urut 6, Said Iqbal Target Partai Buruh Masuk 6 Besar Bersama Parpol Lain di Pemilu 2024
Pimpinan aksi di atas mobil komando mengimbau massa aksi yang membawa kendaraan pribadi untuk membawanya hingga ke lokasi digelarnya aksi yaitu kawasan Patung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat.
"Untuk yang membawa motor diparkir di situ dulu (jalur pedestrian di depan mal Plaza Indonesia). Nanti dibawa kendaraannya," ucap pimpinan aksi di atas mobil komando, Kamis ini.
Adapun massa aksi Partai Buruh yang hadir berasal dari organisasi serikat pekerja dari berbagai perusahaan.
Ada yang mengenakan baju oranye khas bertuliskan Partai Buruh dan ada juga yang mengenakan seragam organisasi serikat pekerja mereka.
Warna oranye mendominasi kerumunan massa aksi yang juga mengibarkan banyak bendera Partai Buruh.
Berdasarkan keterangan pers tertulis, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan longmarch Partai Buruh akan dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Istana Negara, Jakarta Pusat.
"(Pukul) 09.30 sampai dengan selesai," kata Said Iqbal melalui keterangan pers tertulis, Rabu (14/12/2022) malam.
Adapun kata Iqbal, longmarch tersebut rencananya akan diikuti puluhan ribu buruh.
Iqbal juga mengatakan dalam longmarch nanti partainya akan menyuarakan isu perjuangan kelas pekerja.
Yakni tolak Undang-Undang (UU) KUHP, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan reforma agtaria dan kedaulatan pangan.
"Sahkan RUU PPRT, tolak upah murah, dan tolak outsourcing," jelasnya.
Kemudian perjuangkan jaminan sosial, seperti jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran.
"Berantas korupsi dan usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasi oleh Komnas HAM," ujarnya.