Baca tanpa iklan
Dalam bidang Pelayanan dan Penegakan Hukum, Yasonna menyebut Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan Second-Home Visa, masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, dan percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online dan peluncuran e-Visa on Arrival (e-VOA).
Kemudian melakukan pembinaan bagi klien pemasyarakatan, pelatihan kerja produksi bagi narapidana, dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.
Baca juga: Dalam Rakor Kemenkumham, Yasonna Minta Jajarannya Bantu Korban Gempa Bumi Cianjur
Pelayanan publik lainnya yakni penyelesaian permohonan kekayaan intelektual dan aduan karena terindikasi pelanggaran kekayaan intelektual.
Capaian selanjutnya adalah telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura.
Hal ini menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang telah dirintis sejak 1998.
Kemudian peluncuran layanan Apostille yang memberikan kemudahan dalam satu langkah penerbitan legalisasi dokumen, yang dapat langsung digunakan di 124 negara pihak Konvensi Apostille.
Pada bidang penegakan dan pemajuan HAM telah dilaksanakan diseminasi HAM, dan Yankomas Hukum; serta menetapkan Kabupaten/Kota yang Peduli HAM.
Baca juga: Menkumham Yasonna Ajak Pemerintah Daerah Tingkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Kemudian di bidang dukungan manajemen telah terimplementasi merit system melalui manajemen talenta; menggelorakan produk dalam megeri melalui e-katalog; melaksanakan audit berbasis risiko, audit tematik, dan juga remote audit.
Keberhasilan lainnya di bidang pengembangan SDM adalah dengan disematkannya predikat sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi.
Selain capaian kinerja tersebut, Yasonna juga menyampaikan berbagai prestasi kerja Kemenkumham yang membanggakan, seperti penganugerahan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation dari Presiden Filipina, Duterte kepada Menteri Hukum dan HAM karena berkontribusi bagi WN Filipina di luar negeri lewat kebijakan keimigrasian saat pandemi Covid-19; Penghargaan “Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik” dari Ombudsman Republik Indonesia; dan Piala Anggakara Birawa dari Kemenpan-RB, dalam “Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”.
Selain itu Kemenkumham juga mampu mempertahankan WTP ke-13 kalinya di tengah pandemi Covid-19; meraih Top 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan predikat “Badan Publik Informatif” untuk pertama kalinya sejak 2011, sebelumnya dalam penyelenggaraan KIP dengan predikat “Cukup Informatif”, (peringkat ke-2).
Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly Sidak Bandara I Gusti Ngurah Rai, Cek Alur Kedatangan Delegasi G20 di Bali
Kemenkumham juga meraih peringkat ke-2 Kinerja Anggaran Pagu Besar K/L dari Kemenkeu, Peringkat ke-3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-RB, Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital Awards 2022 dari Majalah It Works; dan berbagai prestasi lainnya.
Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 Kemenkumham ini juga dihadiri oleh pimpinan tinggi (pimti) madya di lingkungan Kemenkumham, di antaranya Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto; Inspektur Jenderal Razilu; Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard SP. Silitonga, dan beberapa pimti madya lainnya.