Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono mengatakan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memitigasi risiko ekonomi di tahun 2023. Satu di antaranya dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Menjadi krusial bagi pemerintah untuk berkonsentrasi pada menjaga daya beli rakyat dengan penguatan bansos dan jaring pengaman sosial, serta menjaga ketahanan pangan dan energi. Pemerintah sebaiknya segera berfokus pada perekonomian domestik kita yang besar, beralih dari export-led growth menuju ke domestic demand-led growth," kata Yusuf, dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).
Hal ini dikatakan Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut tantangan ekonomi Indonesia ke depan terus berdatangan.
Dan Indonesia telah belajar menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian ekonomi, terutama ketika menghadapi pandemi Covid-19.
Yusuf mengatakan, meski perekonomian Indonesia relatif less connected dengan perekonomian global, namun keterkaitan dan dampak perekonomian global ke perekonomian kita tidak bisa dipandang kecil, terutama melalui jalur ekspor dan impor dan jalur aliran modal asing.
“Komponen ekspor impor dalam perekonomian kita berkontribusi sekitar 20 persen, resesi global dipastikan akan melemahkan ekspor sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan dan menjadi penyelamat di masa pemulihan pasca pandemi ini,“ ucapnya.
Melemahnya ekspor yang diikuti melemahnya aliran modal asing baik FDI maupun investasi portofolio juga akan melemahkan nilai tukar rupiah, terlebih aliran modal keluar berpotensi meningkat seiring kenaikan bunga acuan di negara-negara maju.
Baca juga: Pelonggaran Moneter BOJ Gagal Selamatkan Ekonomi Jepang, Inflasi Melonjak Jadi 3,8 Persen
Terkait kebijakan moneter, Yusuf menyarankan untuk menjaga nilai tukar rupiah sebaiknya tidak lagi mengandalkan suku bunga.
Namun beralih dari pendekatan suku bunga tinggi ke pendekatan pengelolaan devisa yang efektif, terutama melalui repatriasi DHE (devisa hasil ekspor), SDA dan menukarnya secara efektif ke rupiah.
"Pemerintah harus bersikap tegas kepada eksportir yang tidak melakukan repatriasi DHE ke dalam negeri, termasuk dengan melakukan penyesuaian terhadap rezim devisa bebas.” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di 2023. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, masih berada di kisaran 4,7-5 persen.
"Kita koordinasi sektor fiskal dan moneter, maupun riil. Ini jadi pembelajaran berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko," kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.