News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pengamat Sarankan Pemerintah Benahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Endra Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyoroti soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Indonesia yang perlu dibenahi.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengungkapkan ekonomi Indonesia relatif resilien pada tahun depan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 4,5-5,0 persen.

"Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat," kata Faisal di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Hal itu disampaikan Faisal menanggapi optimisme Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun depan.

Airlangga menjabarkan strategi untuk menjaga resiliensi dari ancaman resesi ekonomi dunia 2023.

Pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,7-5,3 persen, mendorong investasi, antisipasi inflasi global, pengetatan kebijakan moneter, menjaga surplus neraca perdagangan, serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Faisal, konsumsi rumah tangga tahun depan diprediksi mampu melampaui level pra-pandemi. Prediksi itu didasarkan pada sejumlah faktor seperti relatif terkendalinya pandemi, tingkat inflasi lebih rendah, dan dorongan belanja politik jelang Pemilu 2024.

"CORE Indonesia memprediksi inflasi tahun depan berkisar antara 2-3 persen, di bawah inflasi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5-6 persen," ucapnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperhatikan bansos atau bantuam sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Ada potensi penyaluran bansos dan subsidi pada 2023 akan mengulangi masalah yang terjadi pada tahun ini.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disebutnya masih belum optimal dengan ditemukannya data ganda dan data belum diperbaharui.

"Di tengah kondisi perekonomian ke depannya yang diprediksi akan bergejolak, diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak dari ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini