Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi Amin bicara soal sejumlah masalah dan tantangan bangsa dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf.
H Ato' Ismail selaku Ketua Umum Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi Amin pun merinci beberapa pandangan pihaknya, di antaranya soal isu reshuffle hingga Perppu Cipta Kerja.
"Kami mendukung reshuffle kabinet dalam rangka evaluasi, loyalitas kepada visi misi Presiden Joko Widodo dan peningkatan kinerja kabinet serta soliditas kabinet Indonesia Maju secara proporsional dan profesional," kata Ato dalam keterangannya, Sabtu (31/12/2022).
Ato juga mendukung Kami mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Ini agar ada kepastian hukum dan kemudahan berusaha serta keadilan berusaha dengan catatan agar pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya melibatkan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta berpihak kepada UMKM dan Pribumi agar aspirasi UMKM yang jumlah unit usahanya 99,7 persen dan 97 penyerap tenaga kerja dapat diakomodir serta ada pemerataan pembangunan," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk mampu menjadikan Indonesia yang mandiri di berbagai bidang.
"Terutama sandang dan papan dan pangan serta energi dengan mengoptimalkan menjadi lumbung pangan dunia serta melibatkan UMKM dalam kemandirian tersebut," kata dia.
Di bidang sumber daya alam (SDA), Ato berharap SDA Indonesia tidak hanya dikuasai oleh konglomerat dan asing, tetapi juga harus juga diberikan kepada pengusaha UMKM dan pribumi agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Kami juga mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam dalam rangka pembukaan lapangan kerja dalam negeri, peningkatan penerimaan pendapatan negara, kedaulatan ekonomi. Kami minta pemerintah memfasilitasi pendirian smelter mini agar pengusaha kecil dan menengah dapat ikut serta dalam program hilirisasi SDA," kata dia
Di sektor ekonomi yang berdampak akibat Covid-19 dan kondisi geopolitik, Ato melihat beberapa sektor ekonomi yang bertahan di antaranya seperti pertambangan, kelapa sawit, pertanian, perkebunan dan rumah subsidi.
"Untuk itu, perlu dioptimalkan peranannya dengan memperbesar kapasitas dan meningkatkan kuantitas serta kualitas salah satu caranya dengan mempermudah perizinan dan mempermudah birokrasi serta kebijakan lainnya yang relevan dengan hal tersebut," kata Ato.
Baca juga: Jokowi Cabut PPKM, Masyarakat Diminta Mandiri dalam Mencegah hingga Mencari Pengobatan Covid-19
Berkaca dari wabah Covid-19, Ato menilai kemandirian Indonesia di bidang kesehatan perlu diwujudkan sehingga mengurangi ketergantungan bidang kesehatan dari kebijakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan peningkatan industri kesehatan dalam negeri, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ahli ahli kesehatan dan lain lain.
Pemerintah juga diminta agar meletakkan dasar dasar pelaksanaan wajib belajar sampai perguruan tinggi dari 12 tahun menjadi 15 tahun dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian Indonesia di berbagai bidang.
Kepada para politisi, Ato meminta mereka menghindari isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang berlebih-lebihan dalam kampanye politik.
"Sehingga terhindar dari sesuatu yang dapat merusak persatuan Indonesia, memecah belah rakyat dan bangsa," kata Ato.
Baca juga: Polda Metro Jaya Selesaikan 89 Persen dari 36.608 Kasus Tindak Pidana Selama 2022
Sementara kepada Polri, Ato berharap Korps Bhayangkara mereformasi diri menjadi lebih baik dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan adil.
"TNI juga kami harap meningkatkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) sesuai kemampuan keuangan negara dan Indonesia dapat memproduksi sendiri alutsista tersebut," kata Ato
"Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) perlu dioptimalkan dalam mempertahan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, kami mendukung Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono agar dapat mengemban amanah tersebut," pungkasnya.