TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawaban terbaru soal reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju pada Senin (2/1/2023) hari ini.
Ketika ditanya soal awak media terkait perombakan menteri, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu keputusannya.
Jokowi hanya menjawab singkat, tanpa memberikan keterangan detail reshuffle kabinet.
Hal tersebut, disampaikan Jokowi setelah meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (2/1/2023) ini.
"Tunggu aja, ditunggu aja," ucap Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin siang.
Lantas, ketika ditanya terkait isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem, Jokowi kembali meminta agar masyarakat menunggu.
"Ditunggu saja," kata Jokowi.
Baca juga: Wacana Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Sindir PDIP soal Menteri Ditangkap KPK
Sebelumnya, Jokowi juga pernah menyampaikan terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor pada Jumat (23/12/2022) pekan lalu.
Pada waktu itu, Jokowi hanya menjawab singkat soal isu reshuffle yang berkembang akhir-akhir ini.
“Mungkin,” kata Presiden Jokowi, dilansir Tribunnews.com.
Meski begitu, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah awal 2023.
“Ya nanti,” lanjutnya.
Merespons kabar perombakan menteri di pemerintahan Jokowi itu, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menyatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden."
"Jadi kalau konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," katanya setelah meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).
"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, memprediksi reshuffle menteri bakal diumumkan Presiden Jokowi pada awal tahun 2023.
Apalagi, baru-baru ini, terdapat pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, beberapa hari lalu.
Menurut Prayitno, siapapun yang diundang ke Istana di tengah isu reshuffle, pasti dikaitkan perombakan kabinet.
Adi Prayitno menilai, pertemuan Ketua DPC PDIP Kota Solo dengan Jokowi merupakan sinyal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Kehadiran FX Rudy ke Istana pastinya dilegacy untuk menegaskan bahwa akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini dan sangat mungkin Pak Rudy akan masuk nominasi sebagai kandidat menteri," kata Adi saat ditemui Tribunnews.com di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).
"Ini kan semacam kode bahwa nanti siapapun yang diundang ke istana dalam waktu dekat ini di tengah isu reshuffle pasti akan dikaitkan dengan reshuffle yang terus berhembus itu," imbuhnya.
Respons PKB dan PPP soal Isu Reshuffle Kabinet
Diberitakan Tribunnews.com, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar jika Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Menurutnya, perombakan kabinet oleh Jokowi merupakan hak Presiden.
"Misalnya pak presiden tinggal dua tahunan ya misalnya tinggal tiga bulan beliau mau reshuffle kabinetnya itu sah-sah saja, apalagi sekarang masih dua tahun," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Huda menambahkan, termasuk bila ada pertimbangan politik di balik urgensi reshuffle.
"Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," ucapnya.
Huda menegaskan, posisi para menteri di kabinet merupakan jabatan politik yang bertugas pembantu presiden.
Oleh sebab itu, kata Huda, Presiden yang paling tahu bantuan apa yang paling tepat dibutuhkan.
"Jadi dia pejabat politik karena pejabat politik dan statusnya pembantu presiden gitu. Jadi bantu, kalau yang mau dibantu sudah nggak, merasa nggak nyaman kan kapanpun bisa diganti," jelasnya.
Baca juga: PKS Nilai Reshuffle Kabinet Tanpa Alasan Jelas Justru Timbulkan Kebisingan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai Presiden Jokowi akan bersikap adil terhadap partai politik (parpol) koalisi pemerintah.
Sehingga, pihaknya tak khawatir terhadap kemungkinan reshuffle kabinet.
“PPP tidak khawatir kalau soal menteri dari PPP akan terkena reshuffle, karena yakin bahwa Presiden akan bijak dalam mempertimbangkan representasi partai koalisi,” kata Arsul, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Ia meyakini, Jokowi pasti mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah.
Meski begitu, Arsul menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gita Irawan, Theresia Felisiani, Reza Deni, Kompas.com)
Simak berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet