Baca tanpa iklan
Senada, Wapres Juga Minta Menunggu Soal Reshuffle Kabinet Jokowi
Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.
Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.
Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).
"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.
"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.
Wacana Reshuffle Kabinet, Elite NasDem Sindir PDIP soal Menteri Ditangkap KPK
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyindir PDIP soal menteri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri dari Partai NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.
Irma pun lantas menantang menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini.
"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.
"Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pendemi," ujar Irma.
Baca juga: 3 Kali Jokowi Berkomentar soal Reshuffle Kabinet 10 Hari Terakhir, Berikut Riwayat Reshuffle Kabinet
Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak mendesak untuk melancarkan import beras karena cadangan beras nasional kurang.
Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.
"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, import beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.
Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.
"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.
Respon Sinyal Reshuffle, PDI Perjuangan Minta Jokowi Evaluasi Dua Menteri dari NasDem
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dievaluasi.
Hal ini merupakan respon Djarot ihwal sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya.
Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.
Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.
Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.
"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Baca juga: PKB Nilai Tak Masalah Jika Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle karena Alasan Politis
Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.
Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.
Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.
Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.
"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi kembali melempar kode untuk melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan pemerintahannya.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12/2022), saat ditanya ihwal kocok ulang menteri.
PDIP Minta MenLHK dan Mentan Dievaluasi di Tengah Wacana Reshuffle, NasDem: Hak Jokowi, Bukan Partai
Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.
Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.
"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Baca juga: Sinyal Reshuffle Makin Kuat, Jokowi Diprediksi Rombak Kabinet Awal Tahun 2023
Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.
"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.
"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi. (tribun network/thf/Tribunnews.com)