Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu masyarakat melaporkan dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun yang sempat ramai di media sosial Twitter.

Lembaga antirasuah itu menjamin akan menindaklanjuti tiap laporan yang masuk ke bagian pengaduan.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, kami silakan bisa melaporkan kepada KPK. Sehingga kemudian tindak lanjut dari KPK akan lebih mudah melakukan verifikasi telaah dan juga pengayaan informasi," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Baca juga: PSI: Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta Sangat Keji, Para Pelaku Harus Dihukum Berat

Ali menjelaskan apabila laporan sudah masuk ke bagian pengaduan maka pihaknya bakalan terus berkoordinasi dengan pelapor.

Gunanya yaitu untuk terus melakukan pengayaan informasi, termasuk mendalami data-data yang disampaikan.

"Nah, sejauh ini kemudian, hal itu (laporan) belum ada. Sehingga kami berharap silakan masyarakat dapat melaporkannya pada KPK. Sekalipun sekali lagi, ketika ada laporan dari masyarakat, KPK tidak akan tinggal diam," katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar kala ditanyai terkait apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi Bansos DKI.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut.

Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani juga telah buka suara terhadap kasus dugaan korupsi bansos tersebut.

Fitria turut memberi tanggapan sebab salah satu BUMD DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, terseret dalam kasus dugaan korupsi bansos itu.

Namun, Fitria hanya memberi keterangan atas penimbunan beras yang diseret ke dugaan korupsi bansos itu.

Penimbunan beras yang dimaksud itu disinggung pegiat media sosial Rudi Valnjka melalui akun Twitter-nya, @kurawa.

Akun @kurawa menyebut ada timbunan beras di tempat penyimpanan di Pulogadung, Jakarta Timur. Beras itu disebut milik Perumda Pasar Jaya.

Fitria mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung.

Dari koordinasi itu, beras di tempat penyimpanan tersebut merupakan sisa stok retail perusahaan.

"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023.

Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.

"Terhadap sisa stok tersebut, Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut.

"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi," ucapnya.