Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bakal mencarikan gedung baru untuk Komnas HAM.
Diketahui, kantor Komnas HAM berada di Jalan Latuharhary Nomor 4b, Menteng, Jakarta Pusat
"Ini (Komnas HAM) lembaga negara tapi gedungnya terselempit sendiri," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023).
Mahfud MD menambahkan, lembaga-lembaga negara lainnya saat ini sudah punya gedung yang bagus, di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu.
"KPU sudah bagus, ini sudah bagus, Komnas HAM presiden akan carikan," kata Mahfud MD.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo bisa mendukung pihaknya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyelesaian yudisial sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
Awalnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya ingin fokus soal upaya memperbaiki prosedur penyelidikan dan standar penyelidikan dan penyidikan dengan Kejaksaan Agung.
"Karena memang salah satu yang jadi perdebatan banyak muncul di media juga soal berkas-berkas yang kemudian terhenti di Kejaksaan Agung. Komnas HAM periode 2022-2027 ingin berangkat dari upaya mencari standar penyelidikan dan penyidikan yang disepakati oleh kedua lembaga ini," kata Atnike di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Baca juga: 9 Poin Sikap Komnas HAM atas Pengakuan Negara Terhadap Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Untuk itu, pihaknya pun meminta Presiden Jokowi untuk mendukung Komnas HAM dan Kejagung agak berkoordinasi dengan lebih baik dalam soal penyelidikan dan penyidikan.
"Kita berharap dengan perbaikan standar atau prosedur penyelidikan penyidikan tersebut di antara dua lembaga ini, maka proses yudisial akan dapat berjalan dgn lebih efektif, itu yang kami sampaikan kepada Pak Presiden," tandas Atnike.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk Satgas untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rekomendasi dari Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (16/1/2023).
“Selain inpres untuk membagi tugas kepada 17 kementerian dan lembaga nonkementerian tadi, presiden juga akan membentuk Satgas baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini,” kata Mahfud.
Satgas tersebut kata Mahfud saat ini sedang dirancang. Paling lambat Satgas akan diumumkan akhir Januari oleh Presiden Jokowi.