Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diantisipasi mulai bulan April 2023.

"Potensi karhutla akan kita antisipasi sebaiknya mulai April," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam konferensi pers, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Curah Hujan Akan Menipis, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan Penanggulangan Karhutla 2023

Dwikorita menjelaskan, pihaknya memprediksi kondisi La Nina akan semakin melemah dan masuk ke netral.

"Dan kondisi netral ini netralnya sangat dekat. Hampir berhimpit dengan kondisi El Nino lemah," ucapnya.

Kemudian, ia menjelaskan, meski saat ini masih puncak musim hujan. Katanya, curah hujan di tahun 2023 akan mengalami penurunan.

Menurutnya, di bulan Februari, sebagian wilayah Sumatera Utara akan memasuki kemarau.

"Jadi kemarau yang pertama. Yang kedua nanti di pertengahan tahun," kata Dwikorita.

Kemudian di bulan Mei, Dwikorita menjelaskan, curah hujan akan sampai di bawah 150 Milimeter.

Baca juga: BMKG: Waspada Potensi Karhutla Besar saat Kemarau Agustus-September 2023 

Selanjutnya, ia memprediksikan, curah hujan akan mencapai kurang dari 50 Milimeter pada bulan April.

"Terutama di wilayah Jawa Timur, NTB, NTT serta sebagian Jawa Tengah, Jawa Batat, dan sebagian Sumatera."

"Dan terus berlanjut hingga bulan Juni itu makin meluas zona yang mengalami kekeringan. Curah hujan yang semakin rendah," ujar Dwikorita.

Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan, Apel Siaga Karhutla Digelar di Kutai Kartanegara

Sebelumnya, Pemerintah melakukan sejumlah persiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2023.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapat koordinasi Khusus Penanggulangan Karhutla 2023 bersama Menkopolhukan Mahfud MD dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, di Gedung Manggalawana Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

Siti mengatakan, sejak tahun 2020 Pemerintah telah mengembangkan sistem sebagai pencegahan Karhutla secara permanen.

"Kita mengembangkan sistem pada saat itu tahun 2020 dipimpin pak Menko dan sesuai inpres 3 kita punya instrumen untuk pencegahan secara permanen," kata Siti, dalam konferensi pers, Jumat ini.

Baca juga: Berawal dari Embung Karhutla, Kampung Dayun Siak Kini Menjelma Jadi Kampung Wisata yang Digandrungi

Adapun instrumen pencegahan Karhutla tersebut, Siti menyebutkan, yakni monitoring hotspot (titik panas rawan Karhutla).

"Ini ada di banyak sistem. Ada di BMKG, ada di KLHK, ada di BRIN, ada di Polri, semua terintegrasi," jelasnya.

Selain itu, Siti juga mengatakan, instrumen pencegahan Karhutla juga meliputi sistem patroli dan evaluasi di lapangan secara terus menerus.

"Kemudian tata kelola gambut. Kemudian law enforcement (penegakkan hukum) dan juga istilahnya paralegal. Jadi mengajak masyarakat untuk memahami," ucapnya.

Siti mengungkapkan, berdasarkan laporan terkait penerapan instrumen tersebut di tiga wilayah perwakilan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat, berjalan dengan cukup baik.

"Dan sistem ini tadi diarahkan pak Menko untuk terus dijaga dan dipertahankan," kata Siti.

Sementara itu, Siti mengatakan, berdasarkan data tanggal 1-19 Januari 2023, ada sebanyak 31 hotspot di tahun ini.

Baca juga: Pentingnya Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla

"Ini angkanya naik 29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu," katanya.

Oleh karena itu, kata Siti, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan untuk berhati-hati. Sebab, data tersebut mengonfirmasi catatan BMKG terkait adanya potensi anomali iklim yang akan terjadi.

"Ini mengonfirmasi catatan BMKG, bahwa tahun 2023 ini kita mungkin akan mengalami anomali iklim, yang rainfall atau curah hujannya menipis dan bisa jadi lebih panas," ujar Siti.