News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Curah Hujan Akan Menipis, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan Penanggulangan Karhutla 2023

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Gedung Manggalawana Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023). Ia mengatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan sejumlah persiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2023.

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melakukan sejumlah persiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2023.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapat koordinasi Khusus Penanggulangan Karhutla 2023 bersama Menkopolhukan Mahfud MD dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, di Gedung Manggalawana Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

Siti mengatakan, sejak tahun 2020 pemerintah telah mengembangkan sistem sebagai pencegahan Karhutla secara permanen.

"Kita mengembangkan sistem pada saat itu tahun 2020 dipimpin pak Menko dan sesuai inpres 3 kita punya instrumen untuk pencegahan secara permanen," kata Siti.

Adapun instrumen pencegahan Karhutla tersebut yakni monitoring hotspot (titik panas rawan Karhutla).

Baca juga: BMKG: Waspada Potensi Karhutla Besar saat Kemarau Agustus-September 2023 

"Ini ada di banyak sistem. Ada di BMKG, ada di KLHK, ada di BRIN, ada di Polri, semua terintegrasi," jelasnya.

Selain itu, Siti juga mengatakan, instrumen pencegahan Karhutla juga meliputi sistem patroli dan evaluasi di lapangan secara terus menerus.

"Kemudian tata kelola gambut. Kemudian law enforcement (penegakkan hukum) dan juga istilahnya paralegal. Jadi mengajak masyarakat untuk memahami," ucapnya.

Baca juga: KLHK Berbagi Pengalaman 7 Tahun Kendalikan Karhutla di Konferensi Iklim di Glasgow

Siti mengungkapkan, berdasarkan laporan terkait penerapan instrumen tersebut di tiga wilayah perwakilan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat, berjalan dengan cukup baik.

"Dan sistem ini tadi diarahkan pak Menko untuk terus dijaga dan dipertahankan," kata Siti.

Siti mengatakan, berdasarkan data tanggal 1-19 Januari 2023, ada sebanyak 31 hotspot di tahun ini.

"Ini angkanya naik 29 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu," katanya.

Karena itu, kata Siti, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan untuk berhati-hati. Sebab, data tersebut mengonfirmasi catatan BMKG terkait adanya potensi anomali iklim yang akan terjadi.

"Ini mengonfirmasi catatan BMKG, bahwa tahun 2023 ini kita mungkin akan mengalami anomali iklim, yang rainfall atau curah hujannya menipis dan bisa jadi lebih panas," ujar Siti.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini