TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar terus memaksa untuk mengusung sang Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjadi calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meskipun, elektabilitas Airlangga Hartarto masih terbilang rendah.

Mananggapi hal itu, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan bahwa tindakan tersebut bukanlah sebagai sikap ngotot dari Golkar.

Dia bilang, seluruh koalisi KIB menghormati mekanisme internal masing-masing.

"Bukan ngotot ya, ini semuanya kan berproses, masing-masing partai ini kan semua berproses, di PPP memiliki mekanisme sendiri, kemudian di Golkar punya mekanisme sendiri, di PAN juga demikian. Jadi ini bukan ngotot," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mardiono menuturkan bahwa proses internal KIB untuk menentukan capres maupun cawapres masih berlangsung. Nantinya, pihaknya bakal segera melakukan pertemuan dengan parpol KIB.

"Nanti dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan mendekati pada keputusan, saya kabari teman-teman awak media," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga tak mempersoalkan elektabilitas ketua umum partainya Airlangga Hartarto yang masih berada di bawah bakal calon presiden lain.

Menurut Lamhot, Airlangga yang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian RI itu tengah fokus membenahi perekonomian Indonesia.

"Pak Airlangga itu fokus kerja. Jadi tidak seperti orang lain yang sibuk dengan pencitraan. Tren elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan naik," kata Lamhot kepada wartawan, (23/1/2023).

Legislator Komisi VII DPR RI itu menilai elektabilitas bukanlah sebagai satu-satunya pegangan di Pemilu tahun depan.

Dikatakan Lamhot, hasil survei bisa dilihat usai  seluruh calon presiden terdaftar di Komisi Pemeilihan Umum (KPU) yang jatuh pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

"Kalau sudah terdaftar kan ada keterbatasan pilihan, kalau sekarang kan banyak pilihan, maka angkanya tersebar ke mana-mana, dan patut diingat Airlangga tidak punya dosa politik," ujar dia.

Lamhot meyakini elektabilitas Airlangga bakal menanjak naik.

Pasalnya, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga dinilai telah berbuat banyak agar Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif dan menghindari resesi. 

Baca juga: KIB Terus Monitor Ridwan Kamil, Pengamat Sebut Jadi Alternatif Jika Airlangga Hartarto Gagal Maju 

"Kita tahu Pak Airlangga Ketua KPC-PEN. Ini kan buah kinerja dari Menko Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi kita bertahan bahkan tumbuh, dan itu diakui nasional dan internasional saat G-20," kata dia.

Maka itu, Lamhot berpandangan capres ke depan harus diisi orang yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis global yang saat ini mendera.

"Sehingga, investasi masuk, pertumbuhan ekonomi positif, dan lapangan kerja otomastis akan bertambah. Itulah kelebihan Pak Airlangga dibandingkan nama-nama lain," tambahnya.

Selain itu, Lamhot menilai Airlangga sangat memperhatikan terhadap ekonomi kerakyatan. Salah satu contohnya dengan menambah alokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)  sehingga mencapai Rp. 128 triliun lebih. 

"Kebijakan ini jelas menumbuhkan ekonomi rakyat kecil yakni tumbuh dan berkembangnnya sektor UMKM. Calon presiden ke depan haruslah yang memahami tantangan ekonomi global, terlebih saat ini krisis global tengah mendera dunia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengisyaratkan bakal segera mengumumkan figur yang akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Rencananya, figur itu bakal diungkap pada Februari 2023 mendatang.

Adapun KIB merupakan gabungan koalisi dari partai Golkar, PAN dan PPP. Mereka disebut akan menjadi poros ketiga dari daftar bursa nama capres yang telah beredar.