Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota yang jadi prioritas pemerintah tahun 2022.

Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan BPS tersebut, terdapat daerah yang pada Maret 2021 tidak masuk kategori miskin ekstrem, tapi pada Maret 2022 menjadi miskin ekstrem di angka 2,06 persen.

"Pada Maret 2021 dia tidak miskin ekstrem, tapi pada Maret 2022 dia menjadi miskin ekstrem sebanyak 2,06 persen," kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam 'Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020', Senin (30/1/2023).

Baca juga: BPS Sebut Pemerintah Sulit untuk Capai Target Penurunan Angka Kemiskinan ke 7 Persen di 2024

Sementara itu terdapat daerah yang ada di kategori miskin ekstrem berubah menjadi tidak miskin ekstrem pada angka 2,91 persen. Kemudian ada pula kabupaten/kota yang jadi prioritas pemerintah tersebut masih alami kondisi sama alias tak ada perubahan.

"Pada sisi lain, pada tahun 2021 yang dia posisinya miskin ekstrem tapi pada tahun 2022 juga masih kategori miskin ekstrem sebanyak 0,70 persen," ungkapnya.

Kendati begitu, secara keseluruhan, BPS menyampaikan bahwa berdasarkan data, kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota yang jadi prioritas pemerintah tahun 2022 mengalami penurunan dari 3,61 persen pada Maret 2021 ke 2,76 persen pada Maret 2022.

"Kalau kita lihat datanya dari 212 kabupaten kota yang jadi target pemerintah, pada maret 2021 angkanya sebesar 3,61 persen. Kemudian di maret 2022 menjadi 2,76 persen," ujar Margo.

Pemerintah Sulit untuk Capai Target Penurunan Angka Kemiskinan ke 7 Persen di 2024

BPS mengatakan jika melihat dari tren data yang ada saat ini, sulit rasanya angka kemiskinan tahun 2022 yang berada di level 9,5 persen bisa mencapai target pemerintah turun ke 7 persen pada tahun 2024.

Baca juga: BPS: Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 26,36 Juta Orang 

Hal yang sama juga berlaku bagi target pemerintah untuk angka kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan ekstrem saat ini berada pada 2,04 persen, sementara pemerintah menargetkan penurunan ke 0 persen pada 2024.

"Kalau lihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai di angka 7 persen (angka kemiskinan) maupun kemiskinan ekstrem dari 2,04 di tahun 2022 ke tahun 2024 menjadi 0 persen. Kalau lihat tren datanya sulit rasanya," kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam 'Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020', Senin (30/1/2023).

Menurut Margo, diperlukan adanya perbaikan yang sistematik lewat tata kelola penanggulangan kemiskinan dengan berangkat dari perbaikan data.

Margo menyampaikan jika upaya mengejar target tersebut ditempuh hanya dengan penerapan seperti yang ada sebelumnya, maka agak sulit untuk mencapai penurunan angka kemiskinan sebagaimana yang ditargetkan.

"Jadi untuk mencapai target tadi kalau kita melakukan business as usual, agak sulit mencapai target pemerintah. Tapi kita perlu berupaya bagaimana melakukan percepatan, melakukan tata kelola baru agar target 2024 bisa dicapai baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem-nya tinggi dan berada di atas angka nasional yakni 2 persen.

Ia meminta para kepala daerah yang wilayahnya masih ada kemiskinan ekstrem untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Tolong seluruh kepala daerah cek ini dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ini harus berada pada 0 persen," Kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: BPS Sebut Pemerintah Sulit untuk Capai Target Penurunan Angka Kemiskinan ke 7 Persen di 2024

Presiden mengatakan para Kepala Daerah sudah memegang data daerah mana saja yang masih tinggi angka kemiskinan ekstremnya.

Para kepala daerah harus sudah paham target, sasaran, serta intervensi apa yang dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem bisa turun.

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

Meskipun demikian Presiden tidak menyebut daerah mana saja yang angka kemiskinan ekstremnya masih tinggi tersebut.