Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ulin Yusron menyesalkan kelompok-kelompok yang menggiring isu perpanjangan jabatan presiden.

Ulin menegaskan Presiden Jokowi telah berulang kali menolak dorongan sejumlah pihak menambah satu periode jabatan kepresidenan.

"Presiden, kan, berkali-kali menyampaikan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Ulin Yusrin, Senin (6/2/2023).

Ulin mengungkapkan kekecewaannya ada media justru mengipasi isu tak berdasar dan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Langgar Hukum, Ini Respons Golkar

"Tak ada langkah sistemik untuk Jokowi tiga periode atau memperpanjang jabatan," kata pegiat media sosial ini.

Framing tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden yang dilakukan hanyalah berasal dari kepingan yang tidak menciptakan satu gambar utuh.

"Jangan kaget kalau gambaran utuh gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak pernah mewujud hingga hari ini."

Tudingan adanya langkah sistemik dengan menggunakan alat negara mencapai tujuan tertentu jelas hoaks.

Sejauh ini, lanjut Ulin, tidak ada perangkat Presiden yang dipakai menanam, menumbuhkan, merawat dan menyuburkan gagasan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan telah memicu banyaknya konten hoaks yang berisi potongan kegiatan Presiden yang seakan-akan dukung tiga periode.

"Kita harus gotong royong menghentikan wacana ini," ajaknya.

Baca juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Refly Harun: Kalau Berlaku Saat Ini, Akan Ada Konflik

Justru yang terjadi saat ini semua alat negara sedang bersiap mengikuti semua tahapan proses pemilu legislatif, pemilu presiden sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa ada manuver partai politik, kelompok relawan, termasuk beberapa individu yang bersuara tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden adalah dinamika politik.