NU Tidak Mau Berpolitik

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan akan tetap terus menegaskan larangan Nahdlatul Ulama (NU) dicatut dalam kontestasi politik.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan bagaimana jika ke depan khususnya di tahun politik akan ada pihak-pihak nakal yang tetap mencatut NU untuk kepentingan politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Gus Yahya usai dialog bersama Pemred Media Massa Nasional di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Rabu (1/2/2023).

"Ya kita bolak balik tegaskan, bahwa tidak boleh dicatut NU ini," kata Gus Yahya.

"Dalam bahasa saya tidak ada calon presiden, atau wapres, calon bupati, atau calon gubernur, atau calon DPR atas nama NU, tidak ada," sambung dia.

Apabila nantinya ada warga NU yang ikut dalam kontestasi politik sebagai calon maka, lanjut Gus Yahya, orang tersebut melakukannya atas nama kredibilitas, track record, kapasitas, dan prestasinya sendiri, bukan atas nama NU.

Ia pun berharap masyarakat bisa menumbuhkan dinamika pokitik yang lebih rasional ke depannya.

"Kita berharap bahwa masyarakat kita bisa menumbuhkan dinamika politik yang lebih rasional di tengah masyarakat ini," kata dia.

Sebelumnya saat berdialog dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional, Gus Yahya mengungkapkan setidaknya dua alasan mengapa NU dilarang terlibat sebagai pihak dalam kontestasi politik.

Pertama, kata dia, adalah besarnya jumlah konstituen NU yang akan membuat kompetisi menjadi tidak adil.

Ia pun mencontohkan sejumlah negara yang mengeksploitasi identitas sebagai senjata politik di antaranya India, Nigeria, dan Irak.

"Ini karena identitas dieksploitasi sebagai senjata politik. Dan NU itu sudah menjadi identitas kelompok sekarang kan. Tidak boleh dieksploitasi sebagai senjata politik. Itu salah," kata Gud Yahya.

Kedua, kata dia, hal tersebut merupakan keputusan Muktamar ke-27 NU tahun1984 di Sidoarjo yang menyatakan NU berlepas diri dari politik praktis.