Baca tanpa iklan
Karenanya Presiden meminta para pengurus PSSI yang baru untuk menyiapkan rencana jangka pendek dan menengah pembenahan sepakbola tanah air.
“Sehingga saya titip terutama blueprint jangka pendek, jangka menengah disiapkan betul,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pembenahan seoakbola tanah air tidak bisa dilakukan PSSI saja.
Baca juga: Jajaran Pengurus Baru PSSI Diajak Jokowi Cek Potensi Pembuatan Training Center di Kawasan IKN
Pembenahan perlu dukungan pemerintah.
“Kami menyadari Bapak, banyak hal yang kita perlukan mendapat dukungan pemerintah, contoh misalnya untuk pembangunan tim nasional, pembangunan fasilitas sepak bola atau di bawah payung inpres kita mendorong yang namanya sepakbola pelajar,” katanya.
“Itu kan tidak mungkin kita sendirian apa lagi menata dari benchmarking dari banyak negara,” imbuhnya.
Karena itu, kata Erick kehadiran pengurus PSSI di istana untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pembenahan sepakbola Indonesia.
“Kami ingin merajut bekerja sama dengan pemerintah secara maksimal supaya kita bisa pastikan sepak bola kita punya peningkatan siginifikan dan ini bagian dari komitmen kami,” pungkasnya.
Kata Pengamat
Diberitakan sebelumnya, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai menteri rangkap jabatan berpotensi munculkan konflik kepentingan
"Sangat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olahraga yang sama PSSI. Dalam hal ini, Menteri BUMN Erick Tohir yang terpilih menjadi ketua umum PSSI 2023-2027, dan Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menjabat wakil ketua PSSI 2023-2027," kata Ray kepada Tribunnews.com, Senin (20/2/2023).
Menurut Ray menteri rangkap jabatan seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru.
"Entah apa yang ada dibenak mereka. Banyak posisi, banyak jabatan dari pejabat negara seperti mengulang kisah watak dan tabiat pejabat negara di zaman orde baru. Seorang pejabat dengan banyak jabatan lainnya. Akhirnya, kurang fokus, tumpang tindih dan berpotensi besar munculnya konflik kepentingan," katanya.
Ray melanjutkan khususnya dengan Menpora yang menjabat sekaligus sebagai wakil ketua umum PSSI, jelas bertindak tidak adil kepada cabang olahraga lainnya.