Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari menjadi teradu dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (27/2/2023), Hasyim meminta DKKP memulihkan nama baiknya.
Diketahui sebelumnya Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irfan mengadukan Hasyim ke DKPP karena dinilai tidak mandiri.
Hal ini karena Hasyim dinilai mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan tentang kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup.
"Menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya. Menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," kata Hasyim saat membacakan petitum tanggapannya di hadapan sidang.
Baca juga: Cabut Laporan Aduan Terhadap Ketua KPU, Pengadu: Tidak Ada Desakan
"Menyatakan teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara profesional sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu; merehabilitasi nama baik teradu," sambungnya.
Lebih lanjut Hasyim tegas mengatakan dirinya tak pernah membuat pernyataan mendukung atau sependapat dengan pileg sistem proporsional tertutup.
Hasyim juga menjelaskan, komentarnya ketika itu dilakukan semata-mata untuk menjalankan tugas menyampaikan informasi terkait perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu.
Bukan sebagai bentuk dukungan atas sistem Pileg tertentu.
Baca juga: Ketua KPU RI Terlambat Ikut Sidang Etik, Langsung Ditegur Ketua DKPP
Di mana hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Justru apabila teradu tidak memberikan informasi berkaitan perkembangan tahapan penyelenggaraan pemilu, Teradu tidak menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 huruf c UU Pemilu," jelasnya.
Hasyim juga menegaskan dirinya telah menjelaskan konteks ucapannya itu di berbagai forum, karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan.
Baca juga: Ketua KPU RI Terlambat Ikut Sidang Etik, Langsung Ditegur Ketua DKPP
Hasyim mengaku, ketika melontarkan komentar itu, ia sendiri tak menyangka ucapannya itu akan menjadi kontroversi dan memicu diskursus publik berkepanjangan.
Permintaan maaf itu sendiri sempat dilayangkan Hasyim pada akhir forum Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Rabu (11/1/2023).
Ketika itu, rapat berlangsung 7 jam dan Hasyim dicecar mayoritas anggota Komisi II soal pernyataannya tentang sistem pileg.
Prodewa Cabut Laporan
Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Muhammad Fauzan Irfan selaku pihak yang mengadukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mencabut laporan yang ia buat.
Laporan tersebut dicabut oleh pihak Prodewa pada 24 Februari lalu. Namun karena sudah terlanjur diproses oleh DKPP, sidang pun tetap berlangsung di ruang sidang DKPP, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Dalam sidang, saat ditanya majelis hakim apakah Fauzan berada di bawah desakan saat mencabut laporan, ia tegas menepis hal tersebut.
"Tidak ada desakan sama sekali dari pihak manapun yang mulia untuk kemudian menimbang ulang proses ini,” kata Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan berharap kepada KPU selaku penyelenggara agar ke depannya tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi di luar kewenangan pihaknya.
“Sehingga memang kami berharap pihak teradu beserta seluruh jajaran di KPU Bawaslu betul-betul profesional, betul-betul hati-hati, betul-betul menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas luber jurdil,” harap Fauzan.
“Dan ke depan tidak ada lagi hal-hal yang membuat publik kebingungan, membuat publik ramai-ramai mengkritik KPU,” tambahnya.