TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah terpaan berbagai tantangan global, Pemerintah telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan secara efektif. Kebijakan konstruktif PC-PEN merupakan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi di Indonesia. PPKM yang saat ini telah resmi dicabut akan menjadi langkah untuk terus meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Memperhatikan kinerja berbagai leading indikator, baik dari sektor riil dan eksternal, prospek ekonomi Indonesia ke depan tentunya berada di level yang baik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto yang masih dalam level aman.

“Kita tahu, pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga di tahun kemarin sebesar 5,3 persen (yoy), dan tentunya ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023 bertajuk “Menjaga Momentum Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian”.

Langkah Pemerintah menghadapi tahun ini dipenuhi rasa optimisme, namun tetap waspada. Dalam memitigasi berbagai risiko tersebut, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama. Dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan DHE diharapkan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti. Kebijakan ini akan menjadi pilar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta stabilitas keuangan dan nilai tukar.

Memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum TPIP/TPID melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hasil berbagai kebijakan tersebut mendorong Inflasi Indonesia berada dalam level terkendali. Tahun 2022, inflasi mencapai 5,5% (yoy) dibawah outlook dan Januari 2023 tercatat sebesar 5,28% (yoy).

Pemerintah juga memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang didorong diantaranya melalui hilirisasi komoditas Sumber Daya Alam, mendorong industrialisasi, peningkatan kualitas SDM, serta dengan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan juga tercermin dari hasil KTT G20 Tahun 2022 yang tertuang di dalam Leader’s Declaration. Selain itu, tahun ini Indonesia juga memegang Keketuaan ASEAN di mana Indonesia mendorong tema berbasis ekonomi. Di bawah tiga dorongan strategis yakni Recovery-Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability, ASEAN diharapkan akan mencapai 16 Priority Economic Deliverables (PED).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga tak lupa menyampaikan pentingnya stabilitas politik dalam pelaksanaan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan krisis.

“Indonesia menjaga ASEAN dalam 20 tahun terakhir, menjadi region yang betul-betul secara politik stabil. Dan itu karena leadership-nya Indonesia. Indonesia dan ASEAN adalah the bright spot in the dark. Sehingga, itulah yang mendorong keyakinan. Ketidakpastian ini kita dorong menjadi optimisme,” pungkas Menko Airlangga. (map/rtn)