Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari respon soal Lucky Hakim yang baru-baru ini mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu karena tidak banyak ruang.

Adapun menurut Feri problematika yang dialami Lucky Hakim sangat luas berkaitan juga dengan model politik pencalonan.

"Problematikanya luas ini juga berkaitan dengan model politik pencalonan ya dengan koalisi partai-partai sehingga cenderung partai antara bupati dan wakil bupati berbeda ini menjadi cikal bakal konflik di kemudian hari kalau kemudian menjabat," kata Feri kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Feri melanjutkan terlebih asal partainya berbeda arah tujuan ideologis yang berbeda dan target-target dipakai juga berbeda.

"Ini semacam potensi konflik yang sudah terjadi karena sistem politik kita memang tidak terlalu tepat oleh karena itu perlu ditimbang di kemudian hari komposisi yang baik seperti apa," kata Feri.

Menurut Feri hal itu perlu dilakukan agar persaingan antara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan seterusnya itu tidak terjadi. Dengan menata ulang kembali sistem pencalonan dan model koalisi partai agar di kemudian hari hal yang semacam itu tidak berulang.

"Bagaimana pun kasus ini kan puncak gunung es di daerah lain juga banyak ya dan perlu penataan yang sebaik-baiknya agar proses penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak merugikan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Tolak Uang Makan dan Minum Setahun Rp 483 Juta, Lucky Hakim: Saya Tidak Ngapa-ngapain

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Lucky Hakim mengungkapkan mengapa dirinya tidak bisa bekerja saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.

"Saya tidak meminta kewenangan kepada siapapun hanya ingin membantu. Bahkan kemunduran diri saya tidak pernah bicara kalau saya tidak diberi kewenangan," kata Lucky Hakim dikutip pada podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Senin (27/2/2023).

Mantan Wakil Bupati Indramayu itu melanjutkan kalau ada yang tanya mengapa dirinya tidak bisa mengemban tugas dan amanah karena dirinya tidak diberikan alatnya.

"Di tahun pertama tiga bulan pertama ada (Dimintai bantuan Bupati) setelah itu tidak ada dan hal itu bisa dibuktikan. Yang paling mudah begini bagaimana saya bisa tahu ada undangan atau panggilan kalau saya tidak punya alat komunikasinya, misalnya protokoler atau ajudan jadi saya betul-betul buta. Tidak tahu ada presiden mau datang, gubernur datang bagaimana saya mau tahu karena tidak ada orang yang menyampaikan kepada saya," tegasnya.

Lucky Hakim melanjutkan dirinya benar-benar diam, bahkan masuk ke ruangan kerja dirinya tidak memiliki asisten pribadi.

"Ini saya sedang tidak komplen itu ya. Tapi saya harus kasih tahu kenapa saya tidak bisa bekerja. Hak protokoler, ajudan, asisten pribadi dan penjagaan satpol PP tidak ada. Karena saya tanya itu semua ada anggarannya dan saya tidak dapat," jelasnya.

Kemudian dikatakan Luck Hakim selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu dirinya hanya tiga kali melaksanakan perjalanan dinas.

"Perjalanan dinas saya juga tidak ada karena memang tidak ada penugasan tapi nanti saya mau tahu ada tidak anggarannya terserap atau tidak. Saya hanya tiga kali perjalanan dinas semuanya ke Bandung," tutupnya.