Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga pemerintahannya untuk membuat daftar hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat birokrasi demi meminimalisir sentimen publik.

Pesan itu disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).

"Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa - apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.

Baca juga: Apa Itu Gaya Hidup Hedonisme? Disinggung Jokowi Imbas Viral Harta Pejabat Pajak

Jokowi menegaskan bahwa perilaku pamer harta dan kekuasaan di media sosial termasuk Instagram oleh pejabat birokrasi sangat tidak pantas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta para menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan bawahannya yang masih berperilaku tak pantas tersebut.

"Sekali lagi saya tekankan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram) di media sosial itu kalau aparat birokrasi itu sangat tidak pantas," jelasnya.

Sebelumnya Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, menganiaya remaja bernama David Ozora, anak pengurus GP Ansor.

Dari kasus tersebut publik kemudian menyoroti harta kekayaan Rafael yang mencapai Rp56 miliar. Banyak pihak menilai kekayaan Rafael tidak masuk akal.

Selain Rafael, kekayaan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto juga disorot publik.

Kekayaan Eko tersebut dipamerkan di media sosial seperti foto saat kegiatan latihan terbang dengan berpose di depan pesawat, termasuk foto dengan motor gede atau moge.