Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendukung Menteri Keuangan melakukan bersih-bersih di kementeriannya, khususnya di internal Direktorat Jenderal Pajak.

Menurutnya, langkah Sri Mulyani tepat untuk perbaikan pengelolaan pajak negara dan untuk menjaga kepercayaan publik.

Megawati mengatakan sangat memalukan jika ada pejabat atau petugas pajak tetapi tidak taat pajak atau hidup memamerkan kemewahan.

“Saya 100 persen mendukung beliau, Bu Sri Mulyani, mengenai masalah yang sangat memalukan di bidang keuangan, di bidang pajak,” kata Megawati, di Kantor Pusat BRIN, di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu kemudian menuturkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat manfaat yang adil dari hasil pengelolaan pajak.

Baca juga: Soroti Seruan Said Aqil Warga NU Tidak Bayar Pajak, Dirjen Pajak Minta Bedakan Kasus dan Kewajiban

Atas dasar itu, Megawati mendukung Sri Mulyani melakukan ‘bersih-bersih’ Ditjen Pajak dari oknum yang ‘bermain’ dan atau menyalahgunakan wewenang.

“Mengutip konstitusi, buat saya itu berharga banget, setiap warga negara mempunyai hak, tidak laki-perempuan, tidak miskin-kaya, punya hak yang sama kalau benar mau. Saya sih mintanya terjadi pembersihanlah, buat Republik ini,” kata Megawati.

“Saya melihat sendiri, di kalangan birokrat itu gimana, untuk apa Indonesia merdeka kalau rakyatnya sendiri, birokratnya sendiri, sudahlah,”katanya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani telah mencopot Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari tugas dan fungsinya di Kementerian Keuangan.

Dia merupakan orangtua dari Mario Dandy Satrio (MDS), pelaku yang menganiaya David.

Rafael merupakan pejabat eselon III Kemenkeu yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II.

“Mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” ujar Sri Mulyani.

Dasar pencopotan dari jabatan struktural, sambung dia, ialah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pencopotan ini bertujuan agar Kementerian Keuangan dapat memeriksa lebih lanjut terkait kedisiplinan RAT.

Baca juga: DPR Sarankan Sri Mulyani Klarifikasi Kekayaan Pejabat Tinggi Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal Kemenkeu sendiri, lanjut dia, telah memeriksa RAT pada Kamis (23/2/2023 kemarin.

Saat ini, lanjut Menkeu, telah diterbitkan pula surat tugas untuk pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk RAT, yaitu ST 321/Inspektorat Jenderal(IJ)/IG.1/2023.

Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan," tuturnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap RAT harus terus ditindaklanjuti.

"Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu dan khususnya Dirjen Pajak maupun seluruh unit eselon satu di Kemenkeu," kata dia.

"Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati tidak boleh dikompromikan. Untuk itu kami akan terus bekerja untuk utk mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik dengan jujur dengan amanah," ucap Sri Mulyani.