“Dua strategi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengatasi berbagai masalah publik dengan sumber daya yang terbatas yaitu dengan melakukan sinergitas baik dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dan mengalokasikan dana di sektor basis dan non basis,” ujar Anton A Lailossa.

Pemerintah Provinsi Maluku juga memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melakukan ekspor rempah, hasil perikanan dan memaksimalkan sektor pariwisata.

Kota Bukittinggi pun memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.

“Kami membuat kebijakan Tabungan Utsman, yaitu program pinjaman bagi para pelaku UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini terbukti mampu memberikan stimulus bagi mereka (pelaku UMKM) sehingga ekonomi tetap terjaga,” tutur Erman.

Wali Kota Bukittinggi terbilang sukses dalam menghadapi permasalahan stunting dengan turunnya angka stunting secara signifikan yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai 19% menjadi 16,8% pada tahun 2022.

Pelaksanaan diskusi berjalan dinamis, Praja antusias memberikan berbagai pertanyaan terutama berkaitan dengan strategi pengambilan kebijakan dalam menghadapi stunting dan permasalahan ekonomi seperti inflasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Rangkaian kegiatan Dies Natalis IPDN dilanjutkan dengan acara khitanan massal yang dilaksanakan di Poliklinik IPDN. Kegiatan khitanan massal ini diperuntukkan bagi masyarakat di Kecamatan Jatinangor dan sekitarnya.

Sejumlah dokter dan paramedis dari IPDN ditugaskan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Rektor IPDN, Hadi Prabowo pun meninjau langsung kegiatan tersebut dan memberikan perhatian bagi anak-anak yang hadir.

Kegiatan khitanan massal merupakan suatu bentuk pengabdian dan tanggungjawab sosial Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat.