Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada pekan ini.

Lembaga legislator bakal mengesahkan aturan itu di tengah masifnya demonstrasi penolakan dari mahasiswa maupun buruh.

Adapun pengesahan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dia bilang pengesahan Perppu Cipta Kerja telah masuk ke dalam agenda di rapat paripurna pada pekan ini.

"Ciptaker? Ya ciptaker itu kalau menurut agenda kalau saya tidak salah, akan diketok hari kamis ya. Tanggal berapa itu ya? 23. Kamis tanggal 23 (Maret)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Respons DPR Soal Partai Buruh Ancam Mogok Nasional Stop Produksi Jika Omnibus Law Ciptaker Disahkan

Dasco pun enggan merespons pengesahan tersebut berbarengan dengan masih maraknya aksi demonstrasi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut di DPR.

"Yaaa, ah udahlah," jelas Dasco sembari berlalu menyusuri awak media.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Dalam aksinya itu beberapa orator secara bergantian menyampaikan orasi politik terkait tuntutan penolakan Perppu Cipta Kerja dari atas mobil komando.

Salah satu orasi yang disampaikan yakni BEM SI menganggap bahwa pasal-pasal yang tertera pada Perppu Cipta Kerja itu justru tak memihak kepada rakyat dan merugikan.

"Banyak pasal-pasal di dalam Perppu Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada rakyat," ucap salah seorang orator.

Tak hanya itu, dalam orasi itu mahasiswa juga menilai bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Sama-sama kita ketahui Omnibus Law telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Namun Presiden Jokowi malah memaksakan untuk menerbitkan Perppu, mari kita lawan," seru orator tersebut.

Seiring dengan orasi politik itu, para peserta aksi juga melontarkan yel-yel perlawanan terhadap DPR karena dianggap tak mendengar suara dari rakyat.

"DPR tuli, anti demokrasi, DPR tuli, anti demokrasi, DPR tuli, anti demokrasi," ucap para mahasiswa.

Buruh Ancam Aksi Demo

Partai Buruh mengancam bakal melakukan aksi mogok makan jika DPR RI mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Mahkamah Partai Buruh sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, aksi mogok makan pasti dilakukan para buruh jika DPR RI memaksakan kehendaknya mengesahkan Perppu Ciptaker.

"Ketika nanti DPR RI mengesahkan atau menerima, tentu Mayday tahun ini hampir pasti memastikan kami akan melakukan mogok nasional di Mayday 2023 ketika DPR RI tetap memaksakan kehendaknya mengesahkan Perppu Cipta Kerja," kata Riden, di depan Gedung Parlemen RI, Senin (13/3/2023)

Riden menjelaskan Partai Buruh sudah berkali-kali menyatakan sikap terkait Perppu Ciptaker, tapi tak kunjung ada respons dari DPR RI.

"Realitas yang ada, kami sudah berupaya menyatakan sikap dan segala macam. Tapi sampai saat ini DPR RI maupun Istana belum merespons kami," ungkapnya.

Kata Riden, hal itulah yang mendorong Partai Buruh untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen RI, Jakarta Pusat, Senin ini.

Jika DPR RI juga tak merespons, Riden menegaskan akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka tidak ada pilihan lain langkah perlawanan akan kami lakukan. Jika tidak begitu kami akan melakukan mogok nasional atau jihad ke MK" tegasnya.