Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengakui kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbilang moncer. Hal itu tercermin sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia periode Februari 2023.
Dalam survei tersebut, kepercayaan publik terhadap kepolisian membaik.
Menurut Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, hal itu menunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serius membenahi internalnya.
"(Membaiknya kepercayaan publik) ini berkat Kapolri yang serius dalam benah-benah internal, seperti kasus Sambo tidak ada yang ditutup-tutupi, disikat," kata Haris Pertama, Selasa (28/3/2023).
"Ada kasus lain soal narkoba yang menjerat jenderal bintang dua (Teddy Minahasa, red). Habis itu, banyak beberapa kasus, seperti calon penerimaan Bintara di Jateng," sambungnya.
Baca juga: Respons Hasil Survei IPI, PBNU Apresiasi Meningkatnya Kepercayaan Publik Kepada Polri
Haris mengatakan, upaya reformasi polisi yang dilakukan Jenderal Sigit selaras dengan visi misi yang dicanangkan yakni 'Reformasi bentuknya Presisi'.
Kendati demikian, dirinya mengingatkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan Jenderal Sigit guna meraih kepercayaan publik.
Dia mencontohkan, dengan penanganan beberapa kasus yang masih mandek dan menjadi perhatian publik.
"Kita ingin Polri benar-benar dipercaya kembali oleh masyarakat sehingga penegakan hukum di Indonesia oleh Polri sebagai ujung tombak benar-benar bisa buat Indonesia menjadi negara hukum," tuturnya.
Baca juga: AKP Agnis Juwita Bergaya Hidup Mewah, Polres Malang Buka Suara, Kini Sang Polwan Diperiksa Propam
Polri pun disarankan membuat sistem yang memungkinkan laporan masyarakat dapat terpantau secara daring (online) dan langsung (live). Dengan demikian, transparansi penanganan perkara itu benar-benar terasa.
"Jadi, Polri hari ini harus buat suatu sistem yang memang memungkinkan perkembangan kasus yang berdasarkan laporan masyarakat di-upload sehingga diketahui publik. Setidaknya diketahui pelapor," paparnya.
"Jadi, bukan penyelidikan-penyidikan (yang terbuka). Itu harus ditutupi. Tapi, jalannya proses itu minimal pelapor bisa tahu dan bisa diakses instansi lain seperti Kompolnas sehingga mempersempit ruang bagi oknum-oknum yang ingin menggerus institusi Polri," sambungnya.
Baca juga: Viral AKP Agnis Juwita Manurung Kasat Lantas Polres Malang Tenteng Tas hingga Sepeda Puluhan Juta
Haris melanjutkan, membaiknya kinerja Polri mesti diikuti kejaksaan serta kehakiman dan pengadilan.
Baginya, meningkatnya kinerja ketiga lembaga penegak hukum tersebut bakal berdampak dengan penutupan lembaga sementara (ad hoc) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ketiga institusi hukum ini harus meraih kepercayaan masyarakat. Efeknya adalah lembaga ad hoc bisa dibubarkn dengan sendirinya. Jadi, kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah sekali, nanti bukan hanya KPK yang tercipta, mungkin nanti ada lembaga lain yang dikehendaki," tandasnya.