Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perbedaan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal keberadaan timnas Israel berlaga di Indonesia menjadi sorotan.
Hal ini pun memunculkan spekulasi bahwa Ganjar adalah antitesa Jokowi.
Anggapan tersebut pun langsung dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, Jokowi, Megawati, Koster hingga Ganjar Pranowo disebut senafas terkait penolakan terhadap Israel.
"Justru antara Presiden Jokowi kemudian Ibu Mega, Pak Koster dan Pak Ganjar kami semua kader itu senafas," ujar Hasto dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Hasto menjelaskan keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan bidding tuan rumah piala dunia U-20 diketok pada 2019 lalu. Saat itu, Jokowi masih belum memperhitungkan ternyata Israel ikut dalam ajang piala dunia tersebut.
Baca juga: Ganjar Pranowo Beri Pesan ke Pemain Timnas U-20 Indonesia: Berlatih Terus Ya, Tetap Semangat
"Tidak ada kalkulasi bahwa Israel akan ikut sekiranya Israel masuk sudah pasti ada alternate sistem yang bekerja karena ada kebijakan diplomatik yang fundamental bahwa dalam bidang apapun kita tidak membuka ruang dengan Israel," jelas Hasto.
Karena itu, anak buah Megawati Soekarnoputri itu menyatakan bahwa Jokowi bukanlah antitesa dari Ganjar Pranowo. Dia pun memahami keinginan Jokowi tetap menggulirkan piala dunia U-20 di Indonesia.
Baca juga: FIFA Hapus Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20, Ganjar Kecewa Berat
"Karena itulah Pak Ganjar bukan antitesa Pak Jokowi tapi karena Pak Jokowi mengambil sikap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan," ungkapnya.
"Kami dukung sepenuhnya terbukti PDIP sampai memindahkan HUT PDIP ke-50 itu bukti dukungan terhadap U-20 ini sehingga tidak ada persoalan terkait hal tersebut menunjukan senapas hanya berbeda ruang lingkupnya," ujarnya.
Penolakan 3 Kepala Daerah
Diketahui sebelumnya tiga kepala daerah menyatakan sikap menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan dihelat di Indonesia.
Penolakan pertama datang dari Gubernur Bali I Wayan Koster.