Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara terkait keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Mantan wali kota Solo itu mendapatkan laporan langsung dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan persnya yang dipantau via daring, Kamis (30/3/2023).
Menurut Jokowi, keputusan tersebut tentu membuat banyak orang kecewa, termasuk dirinya.
Meski demikian hal itu tetaplah harus dihormati.
Baca juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Gubernur Edy: Siapapun Harus Taat Statuta FIFA
Ia pun menitipkan pesan agar tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan atas kondisi ini.
Lebih jauh Jokowi juga meminta agar Erick Thohir berusaha maksimal agar sepak bola Indonesia tidak mendapat sanksi.
Baca juga: Respon Jokowi Soal Dicoretnya Indonesia dari Tuan Rumah Piala Dunia U-20
Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023:
Assalamualaikum arahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya hormati.
Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U-20 di Indoensia, tentunya kita harus menghromati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa, saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia.
Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penolakan 3 Kepala Daerah
Diketahui sebelumnya tiga kepala daerah menyatakan sikap menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan dihelat di Indonesia.
Penolakan pertama datang dari Gubernur Bali I Wayan Koster.
Atas penolakan ini, I Wayan Koster mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Surat tersebut berisi tentang penolakan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023.
Seperti diketahui event akbar sepak bola dunia itu, Indonesia mengajukan 6 venue pertandingan salah satunya merupakan Stadion I Wayan Dipta di Gianyar, Bali.
Dilansir dari Kompas TV, dalam surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET, Wayan Koster memohon kepada Menpora untuk melarang Israel bertanding di Piala Dunia 2023.
“Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israelikut bertanding di Provinsi Bali,” kata dia dalam surat tersebut, dikutip Selasa (21/3/2023).
"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israeluntuk bertanding di Provinsi Bali," tulis isi surat yang ditandatangani I Wayan Koster pada 14 Maret 2023.
Ia menyebut bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik yang dianut Pemerintah Indonesia. Di mana kebijakan politik tersebut sampai sekarang dinilai masih menjadi masalah serius politik regional.
"Kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang ditak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional," bunyi surat tersebut.
“Serta tidak adanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Israel,” katanya.
Selain Gubernur Bali, penolakan pun datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar, Piala Dunia U20 tanpa dihadiri Timnas Israel sejalan dengan komitmen Presiden pertama RI, Soekarno yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo memegang teguh amanat Bung Karno tersebut.
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (23/3/2023).
Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.
Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.
"Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," katanya.
Karena itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.
Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan piala dunia tetap berjalan tanpa kehadiran Timnas Israel di Indonesia.
"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," katanya.
Ganjar menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait.
Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” katanya.
Penolakan pun datang dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
"Secara pribadi saya menolak tapi secara pemerintahan saya tidak bisa mengeluarkan statement," kata Uu saat berada di Kota Bogor, Sabtu (25/3/2023) lalu.
Uu menjelaskan penolakan itu ia rasa sangat tepat dilakukan.
Selain dirinya yang muslim, kata Uu, dirinya beranggapan bahwa Israel adalah merupakan penjajah bangsa Palestina.
"Kan saya sudah banyak bertanya yang U20 itu dari Israel. Saya secara pribadi memang menolak bagi seorang muslim, karena memang Israel kan kita tahu dia (Israel) adalah penjajah terhadap Palestina. Jelas negara kita juga tidak mengakui terhadap penjajah," jelas Uu.
Meski begitu, Uu masih belum bisa berbicara penolakan tersebut sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.
Namun, dirinya menegaskan akan senantiasa mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait hal ini.
"Tapi saya selaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan Sami'na Wa Atho'na terhadap pemerintah pusat. Kalau kata pemerintah pusat A, kami akan melakukan," katanya.