Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu yang diinisiasi Partai Golkar, PAN, dan PPP mengaku belum mendapatkan informasi terkait wacana reshuffle kabinet yang segera dilakukan Presiden Jokowi.
Diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat.
Perombakan kabinet dilakukan menyusul mundurnya Zainudin Amali dari jabatan Menpora.
Tribunnews.com mencoba mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Koalisi Indonesia Bersatu yang tergabung di Kabinet Indonesia Maju.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa partainya belum mengetahui kabar reshuflle tersebut.
Baca juga: Wamendag Jerry Sambuaga Bantah Dirinya Jadi Menpora: Reshuffle Hak Presiden
"Saya belum mendapat informasi langsung terkait hal itu (Reshuffle)," kata Mardiono kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/4/2023).
Hal serupa juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan bahwa partainya belum mendapatkan undangan atau informasi terkait kemungkinan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
"Belum tahu (Soal reshuffle)," kata Dave singkat kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/4/2023).
Baca juga: PPP: Akan Ada Nama Menteri dan Wakil Menteri yang Masuk dalam Daftar Reshuffle oleh Presiden Jokowi
Kemudian Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa PAN akan tetap bersama presiden berkomitmen jalankan tugas pemerintahan sesuai amanat konstitusi.
Mulanya Viva Yoga menyebutkan bahwa reshufle kabinet sudah diatur di pasal 17 UUD Negara RI 1945.
"Bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden," kata Viva Yoga kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/4/2023).
Viva Yoga melanjutkan jadi, hal itu merupakan otoritas dan hak prerogatif presiden. PAN membatasi diri tidak ikut campur soal reshufle kabinet, menjaga fatsun dan etika politik.
"Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN akan terus bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah, terutama dalam mempercepat pemulihan ekonomi rakyat pasca Covid 19, agar ekonomi nasional bergerak kencang. Sehingga memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang kerja, harga energi dan pangan terjangkau, serta kehidupan bangsa akan semakin baik," jelasnya.