Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pemerintah disebut tidak serius memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Viva mengatakan sejak Presiden Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), pemerintah serius mendukung kemerdekaan Palestina.

"Buktinya sampai saat ini Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Viva kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).

Viva menegaskan Indonesia berkomitmen menghapus segala bentuk penjajahan sesuai bunyi UUD 1945.

"Sebelum negara Palestina merdeka, komitmen bangsa Indonesia sudah termaktub di Pembukaan UUD RI 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujarnya.

Baca juga: PPP Minta AHY Bikin Data Perbandingan Jokowi vs SBY Soal Dukungan Untuk Palestina

Dia mengungkapkan komitmen konstitusional tersebut harus dijalankan oleh siapapun presidennya.

"Jadi, soal komitmen mendukung kemerdekaan negara Palestina merdeka, seluruh presiden memiliki sikap konstitusional yang jelas. Semua serius. Tidak ada yang tidak serius," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut perjuangan kemerdekaan Palestina seharusnya lewat jalur sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu diungkapkan oleh AHY untuk menanggapi pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U-20.

Pembatalan tersebut disinyalir karena penolakan Indonesia terhadap timnas Israel.

AHY menyatakan bahwa perjuangan dan solidaritas Indonesia untuk Palestina hendaknya diletakkan pada jalur diplomasi multilateral yang semestinya.

"Jangan campur adukkan. Forumnya tidak sama, kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ada namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, yang setiap tahun menggelar Sidang Umum PBB atau UN’s General Assembly (GA). Kalau mau disampaikan di situ," ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).

AHY pun menyindir keberadaan Indonesia saat sidang umum PBB yang tidak pernah hadir. Padahal, momentum itu bisa dipakai Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.

"Tapi sudah berapa kali GA, sekalipun pemimpin kita tidak datang ke sana. Sekali lewat zoom ketika pandemi, selebihnya ya tidak datang. Padahal itu adalah forum yang baik untuk menyuarakan isu-isu dunia tadi, maupun ada forum-forum multilateral lainnya,” jelasnya.

AHY memahami sebetulnya sampai dengan hari ini, jelas posisi Indonesia ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Yes, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita, masalah kemerdekaan berbangsa dari segala penjajahan di dunia,” tukasnya.