Ringkasan Berita:

• Aktivis 98 Resolusi Network menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pergantian pimpinan dan penegakan hukum di Badan Gizi Nasional.
• Tindakan tersebut dinilai mencerminkan komitmen nihil toleransi terhadap korupsi dan sejalan dengan amanat Reformasi 1998.
• Ia menilai langkah-langkah itu memperkuat akuntabilitas program gizi nasional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah berani dan respons cepat yang ditunjukkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan penegakan hukum dan bersih-bersih di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN, termasuk dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Baca juga: Anwar Abbas Sebut Korupsi di BGN Bentuk Pelecehan terhadap Presiden Prabowo

Di bawah pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung juga mengusut dugaan korupsi di BGN yang diduga melibatkan Dadan Cs.

Terkait hal itu, Aktivis 98 yang tergabung dalam  Aktivis 98 Resolution Network menilai ketegasan Prabowo merupakan komitmen zero-tolerance terhadap korupsi dan penyelewengan kekuasaan sehingga bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan juga prinsip kerja nyata yang melandasi jalannya roda pemerintahan.

Baca juga: Mengenang Kembali Momen Dadan Hindayana Dilantik Jokowi jadi Kepala BGN

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Agus Teddy, Juru Bicara 98 Resolution Network,  dalam pernyataan bersama yang di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045 yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa.

Langkah berani Presiden sebagai bukti tidak akan membiarkan agenda strategis rakyat dicederai oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

"Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," ucap Agus Teddy.

Menjawab Panggilan Sejarah

98 Resolution Network juga menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak penyelewengan kekuasaan ini memiliki benang merah sejarah yang sangat kuat dengan Cita-Cita Reformasi 1998.

Lebih dari dua dekade lalu, bangsa ini bersepakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan satu mandat utama mengikis habis praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), demi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berkeadilan sosial.

"Apa yang kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," ucap Agus Teddy.

Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Selanjutnya, ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di lembaga sekelas Badan Gizi Nasional, Presiden sedang menegaskan kembali komitmen kebangsaan kita bersama.