Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal pemerintah dianggap tidak serius membela Palestina.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani meminta AHY membuat data perbandingan antara pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ikhtiar mendukung Palestina.
"Saya sarankan sebaiknya AHY bikin matriks perbandingan antara periode Pemerintahan SBY dengan Jokowi," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (1/4/2023).
Arsul menyebut perbandingan itu dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif keseluruhan ikhtiar dan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina di berbagai forum baik regional maupun internasional.
Dia menuturkan AHY bisa saja menilai Pemerintahan Jokowi tidak serius terhadap nasib Palestina apabila hasil perbandingan menunjukkan rezim SBY lebih serius.
Baca juga: AHY Ingatkan Jangan Jadikan Dunia Sepak Bola Sebagai Alat Politik untuk Tingkatkan Elektabilitas
"Kalau itu jelas menunjukkan bahwa periode Pemerintahan SBY lebih perhatian terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, baru AHY bisa menilai bahwa pemerintah sekarang tidak serius terhadap nasib bangsa Palestina," ujar Arsul.
Lebih lanjut, Arsul menerangkan apabila hal tersebut tak dilakukan maka kritikan AHY hanya sekadar untuk kepentingan elektoral.
"Ini jika kita tidak sekedar menjadikan soal Palestina ini sebagai komoditas politik untuk kepentingan elektoral saja," ungkapnya.
Baca juga: AHY Sentil Gagalnya Piala Dunia U-20: Kita Malu di Dunia Internasional, Dianggap Tak Punya Komitmen
Dia menegaskan AHY terlalu menyederhanakan soal komitmen pemerintah saat ini dan hanya berbasis satu parameter yakni UN General Assembly.
"Sementara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu (Kementerian Luar Negeri) kan bekerja juga melalui banyak forum baik bilateral, regional maupun internasional dalam soal bersikap terkait dengan Palestina atau kesewenang-wenangan Israel terhadap bangsa Palestina," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut perjuangan kemerdekaan Palestina seharusnya lewat jalur sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Baca juga: AHY Sebut Indonesia Dianggap Tidak Punya Komitmen di Dunia Internasional
Hal itu diungkapkan AHY untuk menanggapi pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20.
Pembatalan tersebut disinyalir karena penolakan Indonesia terhadap timnas Israel.
AHY menyatakan bahwa perjuangan dan solidaritas Indonesia untuk Palestina hendaknya diletakkan pada jalur diplomasi multilateral yang semestinya.
"Jangan campur adukkan. Forumnya tidak sama, kita punya banyak forum lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ada namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, yang setiap tahun menggelar Sidang Umum PBB atau UN’s General Assembly (GA). Kalau mau disampaikan di situ," ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).
AHY pun menyindir keberadaan Indonesia saat sidang umum PBB yang tidak pernah hadir.
Padahal, momentum itu bisa dipakai Indonesia untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.
"Tapi sudah berapa kali GA, sekalipun pemimpin kita tidak datang ke sana. Sekali lewat zoom ketika pandemi, selebihnya ya tidak datang. Padahal itu adalah forum yang baik untuk menyuarakan isu-isu dunia tadi, maupun ada forum-forum multilateral lainnya,” jelasnya.
AHY memahami sebetulnya sampai dengan hari ini, jelas posisi Indonesia ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Yes, itu ada dalam undang-undang dasar kita. Saya ulangi, itu ada dalam semangat konstitusi kita, masalah kemerdekaan berbangsa dari segala penjajahan di dunia,” tukasnya.