Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan sindikat dan jaringan perdagangan orang yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD di Batam harus dibongkar.

"Sindikat dan jaringan perdagangan orang yang disebut Mahfud MD ini harus dibongkar tuntas sampai ke akarnya," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (7/4/2023).

Sebab, Saleh mengatakan jaringan tersebut melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta dan akan sangat berbahaya.

"Ini pernyataan Pak Mahfud. Bukan orang sembarangan. Selama ini, kita hanya mendengar desas-desus. Nah, kalau Pak Mahfud yang bicara, isinya tentu dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Dukung Mahfud MD Berantas TPPO di Batam

Menurutnya, semestinya sindikat pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut akan mudah ditangkap.

"Sebab, pemerintah sudah tahu para pemainnya. Dan desas-desus itu sudah lama beredar. Tetapi, kenapa sampai sekarang belum bisa dibongkar?" tegas Saleh.

Saleh menuturkan masyarakat berharap Mahfud bisa menginisiasi agar jaringan sindikat perdagangan orang tersebut bisa ditangkap.

"Dengan kewenangan dan otoritas yang dimiliki Pak Mahfud, mestinya bisa ditindak dengan sangat cepat. Semua orang pun akan mendukung," ungkapnya.

Sindikat TPPO

Diberitakan sebelumnya, Menpolhukam, Mahfud MD tampil memukau di hadapan pimpinan Forkopimda Batam dan Kepri dalam ballroom Hotel Swiasbel Harbour Bay Batam, Kamis (6/4/2023) pagi.

Ia sontak menjadi perhatian ribuan pengunjung Ballroom, mata pengunjung tertuju ke podium tempat Mahfud berdiri.

Lewat sambutannya dalam diskusi publik ‘Perang Semesta’ Mahfud MD membeberkan sejumlah fakta menarik tentang adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sindikat TPPO.

"Sebenarnya untuk memberantas ini bukan hal yang sulit, kalau kita bersama-sama menegakkan aturan hukum yang sudah ada. Kalau kita kompak, bersinergi semua bisa teratasi," ujar Mahfud.

Baca juga: Modus Operandi Pelaku TPPO Arab Saudi: Imingi Korban Digaji Rp 4,7 Juta per Bulan

Menurutnya, pelaku TPPO sering kali divonis ringan seperti dua bulan, padahal polisi susah payah untuk menangkapnya dan setelah pelaku keluar penjara malah main lagi.

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan berdasarkan data temuan dan informasi yang diperoleh, ada sejumlah oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus TPPO ini.

"Ada itu, dari dalam tanda masuk, itu sudah ada kode-kodenya. Kode ini punya saya, punya si itu. Namun itu semua dugaan," tambah Mahfud.

Mahfud menyebutkan adanya keterlibatan oknum penegak hukum ini sudah merupakan sindikat.

Masyarakat jadi jaringan, oknumnya yang menjadi sindikat.

"Ini sindikat, jaringan. Ini terjadi paling banyak di Kepri, juga Sumut dan Kalimantan, Pintu masuk keluar. Ini data dari Kabareskrim," bebernya.

Bahkan, Mahfud membeberkan sejak kehadirannya di Batam, Rabu (5/4/2023) hingga bermalam di Batam dirinya masih menyaksikan aktivitas para mafia TPPO itu.

"Tadi malam sindikat ini sudah mengetahui saya ada di sini, jadi mereka pun pindah tempat pertemuannya di Mega Mall itu, saya tahu, saya bisa deteksi itu," ungkap Mahfud.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah timnya berhasil mendeteksi adanya pergerakan sindikat TPPO itu.

Mahfud menyampaikan tidak akan mungkin aktivitas TPPO itu dapat berjalan tanpa ada lampu hijau dari petugas yang berwenang.

"Ada oknum-oknum yang terlibat di sini. Kita sudah punya datanya, nanti akan dikaji Sahli setelah di Jakarta. Ada perputaran uang yang besar di situ," ungkap Mahfud.

Mahfud membeberkan kedatangannya ke Batam untuk membangunkan kerja sama sinkronisasi antar penegak hukum dalam memberantas kasus TPPO di Indonesia.

"Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk berkoordinasi, sinkronisasi kota semua. Kenapa saya hadir di sini, ini masalah penegakan hukumnya macet," kata Mahfud.