Laporan Wartawan Tribunnews.com, Muhammad Zulfikar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Percepatan pembangunan di pedesaan adalah kunci penting yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pemerintah, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menegaskan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030. 

Seperti tertuang dalam salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, menjadi acuan yang arah kebijakan pemerintah provinsi dan daerah.

Mengangkat tema Kuliah Umum perdananya “Kemakmuran Untuk Semua: Upaya Pembangunan Desa Di Jawa Barat Untuk Pemerataan Kesejahteraan”, Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) menunjuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai Distinguished Fellow dari Februari hingga Juni 2023. 

Adapun BOSF adalah program thought leadership yang bertujuan untuk menghasilkan pendekatan inovasi yang efektif untuk memecahkan isu atau permasalahan pada sektor publik dan swasta di Indonesia.

Dalam Kuliah Umum yang berlangsung di Multipurpose Hall, Sampoerna University, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 April 2023, Gubernur Jawa Barat sekaligus Distinguished Fellow BOSF Ridwan Kamil menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dua komponen utama untuk berhasil, yaitu personaliti atau kepribadian dan kapasitas. 

Baca juga: Ridwan Kamil Serahkan Perizinan Pembangunan Gereja Katolik Ibu Teresa di Bekasi

“Sebagai pemimpin Jawa Barat, hal inilah yang selalu saya pegang karena personaliti dan kapasitas, keduanya saling melengkapi. Dalam kurun waktu empat tahun kepemimpinan saya, Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal. Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai ‘zeroing underdeveloped village’ di provinsi kami,” ujar Ridwan Kamil.

“Hampir 60 persen industri pengolahan berlokasi di Jawa Barat, sehingga perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja industri di daerah ini. Dalam struktur perekonomian di Jawa Barat, sektor industri memiliki kontribusi terbesar dan menduduki peringkat pertama, disusul oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi Jawa Barat untuk menyerap tenaga kerja guna kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat,” tambah pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Saat ini, tercatat hampir ada 5.312 desa berada di Provinsi Jawa Barat. Meningkatkan penghidupan 50 juta penduduknya merupakan tujuan besar Provinsi Jawa Barat, di mana 39,8 juta di antaranya merupakan populasi yang tinggal di desa. 

Pemerintah Jawa Barat menyadari bahwa kesenjangan terbesar terletak pada pembangunan desa. Selama lima tahun pemerintahan Ridwan Kamil sebagai gubernur, berbagai upaya dan anggaran signfikan telah dialihkan ke desa untuk menjembatani kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat. 

Sebagai mitra dari BOSF di Indonesia, President of Sampoerna University Dr. Marshall Schott menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan kolaborasi strategis bagi Sampoerna University guna meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya membangun Indonesia dari desa, sehingga tidak hanya terlarut dalam hiruk pikuk kehidupan urban dan melupakan masyarakat desa.

“Sampoerna University sangat senang dapat bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) dan Blue Ocean Group Network dari Singapura untuk menjadi tuan rumah program Blue Ocean Strategy Fellowship. Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita semua. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini akan berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik,” ucap Marshall.

CEO School of Government and Public Policy (SGPP) Ony Avrianto Jamhari menyampaikan, School of Government and Public Policy (SGPP) memiliki misi untuk melatih para pemimpin publik di masa depan yang mampu memecahkan masalah publik yang paling menantang dan meningkatkan peluang menghasilkan hasil kebijakan yang diinginkan.