Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan meminta Perpustakaan Nasional melakukan terobosan dalam membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Dirinya mendukung program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dikembangkan oleh Perpusnas.

"Perpusnas langsung jemput bola, dan programnya memang kena betul ke masyarakat. Sudah berjalan sejak 2018, ini perlu adjustment sana sini, dan komitmen besar pemerintah," ujar Putra melalui keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).

Perpusnas, menurut Putra, bukan hanya bertugas mengajarkan teknis saja.

Namun juga mampu mengembangkan diri sesuai dengan minat, dan bakat.

"Banyak hal ditawarkan kalau sudah masuk buku, daya imajinasi kemudian berkembang juga,” ucap Putra.

Baca juga: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta Adakan Kegiatan Solo Membaca Buku Massal

"Secara sadar maupun tidak, mampu mengajak masyarakat agar gemar membaca. Bisa perbaiki hidup, menemukan tujuan, dan memperbaiki skill," tambah Putra.

Putra menuturkan, dari program TPBIS masyarakat yang mendapatkan pelatihan mampu mengembangkan kemampuannya untuk menjadi mata pencaharian.

Misal jika mau berdagang, bisa mencari pinjaman lunak ke bank-bank BUMN, mendapatkan pelatihan UMKM dari (badan) ekonomi dan kreatif untuk pengemasan produk dalam menjual dagangannya.

"Ketika sudah kolaborasi dan berani keluar, kementerian akan menyambut," tutur Putra.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan program TPBIS ini menyasar masyarakat yang termarjinalkan.

"Melalui program ini, masyarakat diberi pelatihan untuk meningkatkan skill melalui buku-buku terapan yang ada di perpustakaan," kata Syarif.

Tujuan TPBIS diluncurkan, kata Syarif, adalah untuk menyelesaikan masalah diawali dari akar rumput.

Sebab, ciri-ciri negara maju salah satunya mampu memberikan solusi dari permasalahan di tingkat paling bawah.

“Ini tidak relevan melekat pada siapapun yang berposisi sebagai penyelenggara negara. Jadi, memang harus inklusif. Jika dahulu perpustakaan tradisional hanya mengumpulkan buku, dan menunggu masyarakat membaca, namun kini sudah berubah," jelas Syarif.

Melalui mekanisme TPBIS, Perpusnas membuka ruang kepada pemerintah daerah mulai dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kepala desa/lurah hingga ke kepala daerah.

TPBIS yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Adapun sejak 2018, program TPBIS telah melaksanakan pendampingan ke 34 provinsi.

Selama hampir lima tahun berjalan, program TPBIS telah menyentuh lebih dari dua juta penerima manfaat, dari target awal sebanyak 100 ribu orang.