Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lebih dari 3000 peserta dari komunitas perempuan dan kelompok marginal di 31 Provinsi, 103 Kabupaten/Kota, dan 625 Desa/Kelurahan akan mengikuti Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan.

Acara ini rencananya akan dihadiri Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menteri PPPA RI) pada 17-18 April 2023.

Migrant Care bersama 7 CSO lainnya yang menjadi bagian dari penyelenggara Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan dengan dukungan Inklusi.

Baca juga: Migrant CARE Beberkan Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan suara perempuan seringkali terpinggirkan, cenderung tidak didengar dan hilang.

"Banyak faktor mempengaruhi ketertindasan ganda yang dialami oleh perempuan sehingga suaranya menjadi tidak eksis," kata Wahyu pada konferensi pers jelang Musyawarah Perempuan Nasional, Minggu (16/4/2023).

Menurutnya faktor tersebut antara lain disebabkan oleh konstruksi patriarki, ketimpangan ekonomi, hegemoni mayoritas, dan letak geografis.

Acara ini bertujuan untuk memastikan adanya aspirasi dan partisipasi bermakna perempuan dan kelompok marginal dalam proses dan substansi perencanaan pembangunan.

"Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan digagas sebagai bentuk konkrit keterhubungan dengan akar rumput dalam upaya mewujudkan tidak ada seorangpun yang tertinggal," ujarnya.