TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat termasuk aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI/Polri untuk lebih lama di kampung halaman.

Hal tersebut disampaikan Jokowi untuk mencegah kemacetan saat arus balik mudik lebaran 2023 di sejumlah ruas jalan menuju Jabodetabek.

“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut. Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/4/2023).

Baca juga: Pelabuhan Bakauheni Masih Sepi dari Arus Balik Mudik Lebaran 2023, Tak Ada Antrean Kendaraan

"Ketentuan ini juga berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau cuti lainnya," sambung Jokowi.

Ia menjelaskan, puncak arus balik mudik Idulfitri 2023 diprediksi terjadi pada Senin (24/5/2023) hingga Selasa (25/4/2023).

“Data Kemenhub memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur, Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta-Cikampek," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan kondisi tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53.000 kendaraan.

Tertinggi Dalam Sejarah

Jokowi mengatakan, puncak arus mudik 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Namun, kondisi itu bisa dilalui dengan lancar.

“Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat, kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar," kata Jokowi.

Dalam beberapa hari ke depan, kata Jokowi, pemerintah akan menghadapi kondisi arus balik.

“Bapak-Ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,"pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk mendorong masyarakat menunda kepulangan.

Ketentuan tersebut adalah pemberian diskon jalan tol.