News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Johnny G Plate Tersangka, Momen Jokowi Reshuffle hingga Hary Tanoesoedibjo Muncul di Istana

Penulis: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga mencapai Rp 8 triliun. Setelah Johnny G Plate tersangka di Kejagung, isu Reshuffle kembali menguat ditambah munculnya Hary Tanoe Muncul di Istana. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate jadi tersangka dan ditahan Kejagung atas dugaan korupsi pembangunan tower BTS pada Bakti Kominfo.

Wacana soal reshuffle kabinet pun kembali berhembus kencang.

Sejumlah pihak menyebutkan penetapan tersangka Johnny G Plate ini merupakan momen yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle menteri.

Reshuffle atau perombakan kabinet diyakini segera terjadi dan akan menjadi dasar Presiden Jokowi serta Surya Paloh berpisah.

Ditambah lagi dengan kemunculan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo sebelum penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate disebut ada kaitannya dengan isu reshuffle.

Sebelumnya isu reshuffle kabinet pada menteri asal NasDem kerap berhembus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun beberapa kali merespons soal wacana reshuffle.

Akankah moment ini dimanfaatkan Jokowi untuk mereshuffle kabinet ?

Johnny Plate Tersangka, PPP: Momentum untuk Reshuffle

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi turut angkat bicara soal Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base transceiver Station (BTS).

Awiek, sapaan akrabnya, menyebutkan kejadian penetapan tersangka ini merupakan momen yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle menteri.

Berkaca pada kasus-kasus hukum sebelumnya yang menimpa menteri kabinet, Jokowi tegas langsung melakukan reshuffle.

“Berdasarkan di setiap ada menteri yang tersangkut kasus hukum, presiden tidak pandang bulu, langsung di reshuffle. Ya ini mungkin sekaligus momentum melakukan reshuffle ya,” kata Awiek saat dihubungi, Rabu (17/5/2023).

“Kalau ada reshuffle ya misalkan, reshuffle enggak tahu, apakah hanya Menkominfo atau yang lain juga gitu, atau pengisian wakil-wakil gitu," tambahnya.

Lebih lanjut Awiek pun kembali menekankan ihwal bagaimana Jokowi secara tegas langsung melakukan reshuffle selama dua periode masa kepemimpinannya ini.

Hal tersebut, tuturnya, merupakan bukti Jokowi tegas secara hukum.

“Biasanya kalau ada kasus menteri tersandung kasus hukum, beliau langsung mengambil tindakan, dan itu terjadi pada periode pertama beliau memimpin dan juga pada periode kedua beliau memimpin begitu. Tidak main-main dengan soal hukum," ujarnya.

Pengamat Sebut Reshuffle Akan Terjadi, Semakin Kuat Jadi Dasar Surya Paloh dan Jokowi Berpisah

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai reshuffle posisi Menkoinfo Jhonny G Plate akan terjadi.

Ray menyebut reshuffle akan menjadi dasar Presiden Jokowi dan Surya Paloh berpisah.

Diketahui Menkominfo Jhonny G Plate telah ditetapkannya tersangka oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).

"Ini proses hukum harus ditindaklanjuti. Sudah pasti, reshuffle sudah pasti terjadi. Jadi apakah ini implikasi ada pecahnya kongsi Pak Jokowi dengan Nasdem, Saya kira ini menjadi makin kuat dasar mereka untuk berpisah," kata Ray ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Kemudian dikatakan Ray bahwa Surya Paloh tidak mudah tekan dan tidak akan membuat partainya mundur dari pemerintahan.

"Pak Surya Paloh nggak mudah juga ditekan-tekan, penangkapan (Jhonny G Plate) tidak akan membuat Surya Paloh mundur dari koalisi. Kecuali kemudian Pak Jokowi akan mereshuffle," kata Ray.

Ray menilai reshuffle akan terjadi dengan tinggalkan satu posisi menteri dari partai NasDem.

"Tapi Pak Jokowi tidak akan melakukannya, dia akan tetap meninggalkan satu kabinet dari NasDem," jelasnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai menghadiri Perayaan Ulang Tahun ke-8 Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menurut Ray menteri dari NasDem yang akan dipertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

"Hal itu karena alasan kinerja, karena alasan politis dengan tetap mempertahankan satu anggota kabinet dari NasDem di koalisi itu membuat gerak Nasdem tidak lebih leluasa untuk mendukung Anies Baswedan," tutupnya.

Pengamat: Kemunculan Hary Tanoe ke Istana Perkuat Dugaan Kemungkinan Reshuffle Kabinet

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai kemunculan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo sebelum penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate ada kaitannya dengan isu reshuffle.

Awalnya, Agung mengatakan bahwa kemungkinan reshuffle terbuka lebar setelah Plate terjerat kasus BTS Kemenkominfo oleh Kejaksaan Agung

Namun pertanyaan mendasar muncul, apakah posisi Menkominfo diisi oleh kader NasDem atau di luar itu.

"Di titik inilah kemunculan Hary Tanoe beberapa kali ke istana memperkuat dugaan bahwa dirinya atau kader Perindo ada kemungkinan menggantikan Johnny G Plate, sekaligus membuka kemungkinan bahwa reshuffle terbatas ini akan terjadi," kata Agung kepada Tribunnews.com, Kamis (18/5/2023).

Dia mengatakan tak menutup isu reshuffle ini kemungkinan akan meluas karena momentum politik Jokowi dan NasDem untuk menata ulang relasi yang selama ini telah terjalin

"Dan kini memasuki fase minus setelah kemarin berada di titik terendah," kata Agung.

Agung menilai suka atau tidak ada dampak dari Nasdem mendukung Anies sebagai capres untuk Pilpres 2024.

"Selain memberi insentif elektoral di saat yang sama juga menghadirkan disinsentif bagi relasi Nasdem dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Konsolidasi Nasional dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (8/12/2022). Kegiatan yang diikuti ratusan kader Perindo yang merupakan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tersebut mengangkat tema 'Kompak, Utuh, Bersatu Menjemput Kemenangan 2024 Untuk Indonesia Sejahtera'. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Jokowi Buka Opsi Rombak Menteri Dari NasDem

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menutup kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Termasuk merombak para Menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Ya bisa saja (rombak menteri Nasdem),” kata Jokowi usai melakukan penanaman Mangrove bersama sejumlah Jenderal TNI dan Polri di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Isu reshuffle menteri dari NasDem mencuat karena partai tersebut mendukung Bakal Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Beberapa waktu lalu, Jokowi bahkan menyebut NasDem kini sudah mempunyai koalisi sendiri.

Selain itu, perombakan kabinet juga mungkin dilakukan pada Menteri yang daftar menjadi anggota legislatif.

Perombakan akan dilakukan bila kerja menteri tersebut terganggu akibat pencalegan.

“Nyaleg juga diperbolehkan tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan (tugas Menteri), nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti. biar konsentrasi ke nyalegnya,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi meminta sensus pertanian diselenggarakan setiap lima tahun sekali. (Screenshot tayangan YouTube Sekretariat Presiden)

Tidak hanya bagi Menteri yang jadi Caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada Menteri yang mendaftar sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

Apabila cuti dirasa tidak cukup untuk kampanye maka bisa saja direshuffle.

“Menteri yang nyapres juga sama. Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang ya lebih baik cuti atau banyak saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang, khusus yang ini tadi nanti tolong ditanya juga ke pak Prabowo,” katanya.

Menkominfo Johnny G Plate Tersangka dan Ditahan

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi tower base transceiver station (BTS).

Setelah ditetapkan tersangka, Johnny G Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, Rabu (17/5/2023).

Dirinya ditahan di Rutan Salemba cabang Agung.

Dalam perkara ini, Johnny G Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran (PA).

Oleh sebab itu, dirinya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, perkara ini sebelumnya telah menyeret lima tersangka.

Mereka ialah: Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Oleh sebab itu, Menkominfo Johnny G Plate menjadi tersangka keenam dalam rasuah tower BTS ini. (tribun network/thf/Tribunnews.com)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate dengan mengenakan rompi tahanan warna pink dan tangan diborgol berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga mencapai Rp 8 triliun. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN (WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini