Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi, merespons kritikan yang disampaikan bacapres Anies Baswedan hingga Wakil Presiden RI Periode 2004–2009 dan 2014–2019 Jusuf Kalla (JK), terhadap arah kebijakan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Satu di antara yang disorot yakni arah pembangunan di periode kedua Presiden Jokowi ini dinilai lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar atau non-tol.

Baidowi menilai justru pembangunan jalan tol banyak manfaat untuk masyarakat, terutama dalam mempercepat arus perpindahan barang atau logistik.

"Ya memang Demokrat, pak Anies, AHY memang kalau ke Jawa tidak melalui jalan tol? Dan pengiriman arus distribusi logistik juga cepat," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (23/5/2023).

Pria yang akrab disapa Awiek itu mencontohkan jalan tol trans Jawa, yang membentang antara Pelabuhan Merak, Cilegon, di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, di Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya jalan tol tersebut bisa menjadi contoh bahwa kebijakan pembangunan Presiden Jokowi memberi kemudahan bagi masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian.

Baca juga: JK Sindir Pembangunan Jalan di Indonesia Tidak Adil Kepada Rakyat, Tak Boleh Hanya Fokus Jalan Tol

"Ketika lembangunan jalan tol itu khususnya yang trans Jawa nyambung pak JK itu bagian dari pemerintahan. Jadi kemudian kalau pembangunan jalan tol itu dikritik juga oleh pak JK, ya waktu jadi wapres ke mana saja? kan penuntasan jalan tol penyambungan jalan trans Jawa itu di periode pertama pak Jokowi yang pak JK sebagai wakil presidennya," pungkasnya.

Anies Baswedan Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Era Jokowi Vs Era SBY

Bakal calon presiden (bacapres) dari koalisi perubahan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru dinilai sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan kewilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Bahkan, kata dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

JK Kritik Pembangunan Jalan yang Tak Adil

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyindir pembangunan jalan di Indonesia yang dinilai tidak adil kepada masyarakat. Adapun pemerintah tidak boleh hanya fokus pembangunan ke jalan tol yang berbayar saja.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, JK menyoroti mengenai viral banyaknya jalan rusak yang dibagikan masyarakat di media sosial. Dia mencatat, jalan rusak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 170.000 Km.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi dan juga di Makassar rusak luar biasa. Kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya memerintah membangun jalan tol 2600 km, itu penting, kalau tidak macet waktu lebaran. Penting sekali jalankan tol. Tetapi 170.000 KM jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS," kata JK.

Ia menyatakan bahwa pemerintah kini lebih banyak membangun jalan berbayar atau jalan tol di Indonesia. Sementara itu, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang biasa dilalui masyarakat kecil masih banyak yang rusak.

"Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dia bayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja," jelasnya.

Karena itu, JK meminta PKS turut bertanggung jawab untuk membantu menyuarakan suara rakyat kecil tersebut. Hal tersebut untuk menghadirkan pembangunan jalan yang lebih berkeadilan.

"Petani karena dia tidak bisa berjalan tol maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. siapapun nanti presiden yang baru harus merubah," jelasnya.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi nggak ada tentu nggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," sambungnya.