Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sedang mengikuti rapat internal saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba, Jakarta pada Selasa (23/5/2023) kemarin.
Di tengah rapat, Risma mengungkapkan ia mendapatkan informasi kedatangan penyidik KPK.
Risma mengungkapkannya dalam konferensi pers virtual di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Mantan Wali Kota Surabaya itu langsung menduga kedatangan para penyidik KPK untuk mengusut kasus korupsi bansos atau bantuan sosial.
Setelah itu, Risma langsung meminta untuk bertemu dengan para penyidik sebelum melanjutkan rapat.
"Kemarin saya kerja tiba-tiba ada (laporan), 'Bu, ada KPK'."
"Saya langsung nangkap, pasti kaitannya dengan BGR."
''Boleh kah saya ketemu dulu?" kata Risma.
Risma kemudian menemui para penyidik KPK yang menyampaikan maksud kedatangannya ke Kemensos untuk mencari data-data terkait kasus bansos.
Setelah itu, Risma mempersilakan para penyidik KPK itu untuk melakukan penggeledahan.
"Saya tetap kerja di ruangan saya."
"Terus, habis itu sudah sore, sebelum magrib itu (penggeledahan) sudah selesai."
"Mau ketemu saya untuk pamit, terus sudah selesai."
"Kita ngobrol-ngobrol sebentar," ujar Risma.
Dirinya mengaku Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK.
Meski begitu, Risma mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.
"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR, dan itu tahun 2020."
"Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020."
"Jadi saya enggak tahu."
"Kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," jelas Risma.
Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial pada hari ini, Selasa (23/5/2023).
Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.
"Benar ada kegiatan dimaksud (penggeledahan di kantor Kemensos)," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan pada Selasa (23/5/2023).
Akan tetapi tak dirincikan lebih lanjut ruang mana saja yang digeledah oleh KPK.
Diketahui, KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos.
Diduga korupsi bansos beras ini telah menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Terkait kasus ini, KPK belum mengumumkan secara detail soal uraian konstruksi perkara, termasuk para pihak yang dijadikan sebagai tersangka.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Mereka antara lain, M. Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic. Kuncoro sebagaimana diketahui telah mengundurkan diri sebagai Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Kemudian, Ivo Wongkaren, Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP); Budi Susanto, Direktur Komersial PT BGR; April Churniawan, VP Operation PT BGR; Roni Ramdani, Ketua Tim Penasihat PT PTP; dan Richard Cahyanto, GM PT PTP.
Keenam orang itu pun telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri.(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)