Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI (Kejagung) diminta untuk tegas, profesional, dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani, termasuk di antaranya proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang turut menjerat Johnny G Plate.
Demikian seruan itu disampaikan sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi).
Sebagai bentuk seruannya, mereka bahkan telah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejagung pada Kamis (25/5/2023) kemarin.
"Saya harapkan tidak tebang pilih sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan hukum daripada Kejagung ini tidak tebang pilih dari hulu sampai hilir sampai ke akar-akarnya," kata Koordinator Formasi Dydan Afridzal dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).
Dengan adanya tuntutan tersebut, pihaknya kata Dydan, berharap seluruh oknum pejabat yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi bisa diungkap.
Termasuk kata dia, dengan mengungkap dugaan aliran dana yang masuk ke beberapa partai politik.
Baca juga: NasDem Sarankan Johnny G Plate jadi Justice Collaborator untuk Ungkap Kasus Korupsi Proyek BTS
"Untuk selanjutnya kami menuntut Kejagung ini untuk mengungkap seluruh oknum birokrat, seluruh dugaan ketum partai yang terlibat maupun terseret kasus korupsi," kata dia.
Tuntutan itu didasari, karena mereka menyatakan harapan agar Kejagung tetap bisa menjaga integritas dan profesionalitas dalam menangani perkara korupsi.
"Semoga dengan adanya aksi ini, kami dari Forum Mahasiswa Anti Korupsi berjalan dengan baik, lancar, dan suara kami atas nama rakyat, atas nama mahasiswa bisa didengar dan dilaksanakan oleh kejagung," ucap Dydan.
Dalam seruannya, Dydan tidak hanya menaruh fokus pada perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kemenkominfo saja.
Baca juga: Pengamat Nilai Mahfud MD Perlu Jelaskan Gosip 3 Partai Terima Aliran Dana Korupsi BTS agar Tak Liar
Melainkan kata dia, terdapat beberapa kasus korupsi yang tengah ditangani dan dinilai perlu untuk diungkap secara profesional.
Termasuk salah satunya yakni kasus korupsi impor garam serta beberapa perkara rasuah lainnya.
"Kami menuntut untuk menuntaskan penyidikan dugaan seluruh kasus-kasus korupsi yang hari ini masih mandek," tukas dia.