Baca tanpa iklan
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro (1999-2001).
Juga, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2005-2010).
Setelahnya, ia menjabat sebagai Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sejak (2010-2014) dan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2014-2016).
Sosok Arinal Djunaidi sempat viral dan menjadi sorotan setelah seorang warga Lampung yang juga TikToker, mengkritik kondisi Lampung.
Buntutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung turun ke lapangan mengecek jalanan rusak di Lampung yang dikeluhkan warga.
5. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
Meski menjabat sebagai Gubernur Jabar, nama Ridwan Kamil sudah tidak asing lagi bagi warga Indonesia.
Pria kelahiran 4 Oktober 1971 ini bahkan sekarang masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) yang potensial.
Ridwan Kamil meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung tahun 1995.
Mengutip situs resmi Pemprov Jabar, ia kemudian mendapat kesempatan melanjutkan studi S2 ke luar negeri, tepatnya University of California, Berkeley, AS.
Ridwan Kamil pertama kali terjun ke dunia politik saat maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung diusung PKS dan Gerindra.
Ia pun terpilih menjadi Wali Kota Bandung periode 2013-2018.
Lepas jabatan dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 bersama Wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum.
6. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
Dilansir Pemprov Jateng, Ganjar Pranowo adalah pria kelahiran Karanganyar, Jateng pada 28 Oktober 1968.
Ia adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif di dunia politik sejak 1992.
Ganjar termasuk kader PDIP senior karena sudah bergabung sejak zaman Orde Baru.
Diusung PDIP, Ganjar Pranowo mengikuti Pemilu Legislatif 2004, namun gagal.
Meski demikian, ia berhasil masuk ke Senayan setelah kandidat di atasnya terpilih sebagai duta besar.
Ganjar pun menggantikan posisi tersebut dan menjadi anggota DPR RI Komisi IV.
Di tahun 2009, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi II hingga 2014.
Setelahnya, Ganjar Pranowo terpilih menjadi Gubernur Jateng untuk periode 2013-2018 dan kembali terpilih di periode selanjutnya, 2018-2023.
Selain dunia politik, Ganjar juga aktif menekuni pekerjaan lainnya.
Seperti di kantor hukum dan bisnis, yaitu PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti.
7. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
Sebelum menjadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa adalah Menteri Sosial periode 2014-2018.
Ia mundur dari Mensos dan digantikan Idrus Marham lantaran terpilih menjadi Gubernur Jatim.
Wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini juga pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan saat era Presiden ke-5, Gus Dur.
Khofifah adalah lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) tahun 1991.
Setelahnya, ia melanjutkan studi S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya dan lulus 1989.
Khofifah kembali berkuliah untuk mendapatkan gelar S3 di FISIP Universitas Indonesia (UI).
Sebagai informasi, Khofifah termasuk tokoh wanita Nahdlatul Ulama (NU).
Ia pernah menjadi Ketua Umum Muslimat NU.
8. Gubernur Bali, I Wayan Koster
I Wayan Koster memulai karier politiknya sebagai Staf Ahli Kelompok Fraksi (POKSI II F) PDIP (2003-2004).
Setelahnya, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat PDIP.
Meski terbilang baru di dunia politik, pria kelahiran 20 Oktober 1962 ini berhasil lolos ke Senayan.
Koster kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dan 2014.
Lantas, pada 2018, ia maju dalam Pilgub Bali bersama Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
I Wayan Koster merupakan lulusan ITB tahun 1987 dengan meraih gelar sarjana Matematika.
Sebelum terjun ke politik, Koster adalah akademisi.
Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Koster juga menjadi dosen tidak tetap di sejumlah universitas, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Tarumanegara.
Ia juga merupakan tokoh Hindu yang pernah menjabat sebagai akil Sekretaris jendral Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia dan Sekretaris Jenderal DPP Prajaniti Hindu Indonesia.
9. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah
Zulkieflimansyah lahir di Sumbawa Besar, NTB pada 18 Mei 1972.
Ia menjabat sebagai Gubernur NTB sejak September 2018.
Sebelumnya, ia adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKS.
Zulkieflimansyah merupakan lulusan Sarjana Ekonomi UI tahun 1995.
Ia kemudian melanjutkan studi Magister di University of Strathclyde di Glasgow, Inggris.
Di kampus yang sama, ia juga meraih gelar Doktor.
Seperti I Wayan Koster, Zulkieflimansyah juga seorang akademisi.
Ia sudah mengajar di UI sejak 1994 untuk program S1, S2, dan S3.
Zulkieflimansyah juga pernah mengajar di Pascasarjana Teknik Industri Universitas Trisakti dan Institut Ekonomi Syariah dan Perbankan.
10. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat
Viktor Laiskodat adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan Universitas Satya Wacana.
Berbagai profesi pernah digeluti Viktor sebelum terjun ke dunia politik.
Saat menjadi perantau di Jakarta pada tahun 90-an, ia pernah menjadi sekuriti dan debt collector.
Viktor mengawali karier politiknya pada 2004, saat bergabung dengan Golkar.
Usai lolos ke Senayan lewat Golkar, ia memilih berpindah halian ke NasDem.
Viktor kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari NasDem.
Namun, ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI karena diusung NasDem, Golkar, Hanura, dan PPP untuk maju Pilgub NTT 2018 bersama Josef.
Pria kelahiran 17 Februari 1965 ini pun resmi menjabat sebagai Gubernur NTT saat dilantik pada 17 September 2018.
11. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
Sutarmidji lahir di Pontianak pada 29 November 1962.
Ia lebih dikenal sebagai akademisi sebelum terjun ke dunia politik.
Sutarmidji pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura pada 1987-2000.
Lalu, mengajar di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti sejak 1998.
Kariernya di dunia politik bermula saat ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pontianak periode 1997-1999.
Sejak saat itu, Sutarmidji sudah malang melintang di lingkungan politik Pontianak dan Kalimantan Barat.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak (2003-2008), Wali Kota Pontianak (2008-2013 dan 2013-2018), serta Gubernur Kalbar (2018-2023).
12. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor
Isran Noor merupakan PNS senior di lingkungan Pemprov Kaltim.
Ia sudah menjadi PNS sejak 1981.
Isran Noor diketahui pernah mnejabat sebagai Kepala Bidang Usaha Pertanian Pemprov Kaltim (1996–2000) dan Asisten Ekbang Setdakab Kutai Timur (2001–2004).
Kariernya di dunia politik berawal saat ia terpilih sebagai Wakil Bupati Kutai Timur.
Pria kelahiran 20 September 1957 ini juga pernah menjabat sebagai Bupati Kutai Timur selama dua periode hingga 2015.
Isran Noor adalah lulusan Sarjana Pertanian Universitas Mulawarman tahun 1986.
Ia terbilang aktif di organisasi pertanian Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani).
Di organisasi tersebut, Isran Noor pernah menjabat sebagai Ketua Dewan DPW dan DPP.
13. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman
Andi Sudirman Sulaiman yang sebelumnya menjabat sebagai Wagub, menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi pada 2021.
Andi lahir di 25 September 1983 yang berarti ia berusia 40 tahun saat ini.
Ketika dilantik sebagai Gubernur Sulsel menggantikan Nurdin Abdullah, usianya masih 38 tahun dan menjadikan Andi sebagai gubernur termuda di Indonesia.
Diketahui, Andi Sudirman adalah adik dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Kabinet Kerja era Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Ia merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
Sebelum terjun ke dunia politik, Andi adalah seorang insinyur yang pernah bekerja di sejumlah perusahaan bergengsi.
Diketahui, ia pernah bekerja di PT Thiess Contractor, PT Petrosea, PT Marine Engineering Services, dan PT Offshore Services Indonesia.
14. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi
Ali Mazi adalah lulusan S1 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 1990.
Ia diketahui sudah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara selama dua periode.
Ia lahir di Buton, Sultra pada 25 November 1961.
Sebelum menjadi Gubernur Sultra, Ali Mazi adalah seorang advokat dan pernah menjadi kuasa hukum PT Indobuild untuk perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton di Jakarta.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) saat dirinya menjadi Gubernur Sultra periode 2003-2008.
15. Gubernur Maluku, Murad Ismail
Murad Ismail adalah purnawirawan perwira Polri.
Ia lahir di Ambon pada 11 September 1961.
Murad lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1985 dan langsung ditugaskan sebagai Danton Kie 5153 di Polda Sulteng.
Sebagai putra daerah, Murad Ismail pernah bertugas di tanah kelahirannya sebagai Wakapolda Maluku dan Kapolda Maluku di tahun yang sama.
Setelahnya, ia dimutasi menjadi Dankor Brimob Mabes Polri pada 2015.
Jabatan tersebut merupakan jabatan terakhirnya sebelum pensiun.
16. Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba
Abdul Ghani Kasuba lahir di Halmahera Selatan pada 21 Desember 1951.
Ia merupakan lulusan Fakultas Dakwah Islamic University di Madinah.
Kariernya di dunia politik dimulai pada 2004 saat ia terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi PKS.
Setelahnya, ia menjadi Wakil Gubernur Maluku Utara untuk periode 2008-2013.
Di tahun 2014, Abdul Ghani mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara dan terpilih.
Ia kembali memenangkan kontestasi Pilkada 2018 dan menjadi Gubernur Maluku Utara untuk kedua kalinya.
Abdul Ghani juga termasuk aktif di beberapa organisasi.
Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara-Irian Jaya, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara, dan Ketua Badan Pembina Umat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara.
17. Gubernur Papua, Lukas Enembe (non-aktif)
Lukas Enembe saat ini dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Papua karena tersandung kasus korupsi.
Pria yang lahir di Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967, ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua, serta tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Lukas mengawali kariernya sebagai CPNS di Kantor Sosial Politik Kabupaten Merauke setelah lulus dari FISIP Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Kariernya terus berlanjut sampai PNS hingga akhirnya Lukas beralih menjadi politikus pada 2005.
Di tahun yang sama, Lukas Enembe terpilih menjadi Wakil Bupati Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur.
Selanjutnya, Lukas maju Pilkada Puncak Jaya menjadi calon Bupati bersama Henok Ibo.
Ia pun berhasil menang dan menjadi Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012.
Setahun setelahnya, Lukas lagi-lagi maju Pilgub Papua bersama Klemen Tinal sebagai wakilnya.
Pasangan itu terpilih menjadi Gubernur Papua preiode 2013-2018.
Di Pilkada 2018, Lukas kembali terpilih menjadi Gubernur.
Saat terjerat kasus korupsi, Lukas Enembe diketahui juga menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Papua periode 2017-2022.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ibriza)