Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membentuk Tim Khusus (Timsus) pemberantasan mafia bawang putih.
Hal ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
"Harapan kami mulai hari ini dibentuk tim khusus agar bagaimana ini bisa diatasi, begitu pak menteri," ujar Mufti.
Dalam raker tersebut, Mufti menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Mendag Zulkifli Hasan terkait sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor.
Baca juga: Harga Bawang Putih Hari Ini Turun, Dibanderol Rp 36.800 Per Kg
Permasalahan izin impor ini diduga menyebabkan rendahnya pasokan dan kenaikan harga bawang putih di pasaran.
Mufti mengaku mendapatkan informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih.
Padahal para importir sudah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
"Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka (sulit) mengimpor, padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," ujar Mufti dalam rapat kerja dengan Kemendag, Selasa.
Mufti merasa heran pada Kemendag yang tidak melaksanakan aturan yang termaktub dalam Permendag.
Pada aturan tersebut disebutkan bahwa izin importasi bawang putih bisa diterbitkan lima hari setelah keluarnya RIPH.
"Kami ingin tanya kenapa? Padahal, ada Permendag payung hukum yang mengatur itu bahwa mereka yang sudah dapat RIPH mereka bisa terbitkan maksimal lima hari setelah RIPH itu keluar," ucapnya.
Baca juga: Update Bahan Pangan 1 Juni 2023: Harga Bawang Putih, Cabai hingga Minyak Goreng Kompak Naik
Lebih lanjut Mufti juga mendapatkan laporan ada importir dimintai uang Rp3.000 sampai Rp 4.000 per kilogram untuk mendapatkan izin bawang putih.
Dia menduga tindakan tersebut dilakukan oleh mafia bawang putih.
"Bahkan, pak menteri kalau kita total, dalam satu tahun saja ada 500 ribu impor bawang putih berarti ada sekitar 1,5 triliun rupiah uang yang dinikmati mafia impor bawang putih," katanya.
Mufti mengaku terkejut lantaran para mafia bawang putih secara terang-terangan melakukan aksinya.
Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa importir banyak menerima pesan singkat yang menawarkan jasa penerbitan izin impor bawang putih.
Namun dengan syarat, importir harus membayarkan sejumlah uang.
"Banyak SMS menawarkan ke importir bahwa ini dari KSP, dari ini itu pokoknya bayar Rp 3.000 kita akan keluarkan izin impor itu. Maka dari itu hal-hal seperti ini bisa diatasi agar tidak menciderai nama baik pak menteri," ucapnya.
Oleh sebab itu, Mufti mendorong Kemendag segera membentuk Satgas Pemberantasan Bawang Putih.