Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasrahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang semula empat tahun menjadi lima tahun.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
"Ya kami memasrahkan pelaksanaan putusan dari MK itu kepada pemerintah yang di mana ini presiden ya," kata Nurul dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023).
Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan oleh Nurul Ghufron soal batas usia calon pimpinan KPK dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sudah dikabulkan oleh Mahkamah Agung sejak 25 Mei 2023 lalu.
Nurul Ghufron pun meyakini pemerintah akan tetap menghormati keputusan dari MK tersebut.
"Itu sudah menjadi hukum, final, sejak tanggal 25 Mei 2023. Maka itu saya yakin pemerintah akan menghormati hukum yang baru berdasar hukum MK tersebut," ujar Nurul.
Baca juga: Disinggung soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Jokowi: Masih Ditelaah Menkopolhukam
Dikatakan Nurul Ghufron, ia juga mengakui gugatannya ke MK tersebut murni merupakan sikap pribadi, bukan untuk mewakili KPK.
"Sejauh ini kami belum, setidaknya saya 'kan pemohon, pemohonannya bukan KPK, tapi Pak Ghufron pribadi."
"Sejauh ini memang belum ada komunikasi pelaksanaannya. Apalagi ada Prof Mahfud, Prof Yasonna, saya yakin mereka bisa membaca pasal 47 di UU MK itu keputusan berlaku sejak dibacakan," jelas Nurul Ghufron.
Tanggapan Presiden Jokowi
Sebelum melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Singapura, Presiden Jokowi menyempatkan untuk menjawab mengenai isu politik terkini yang sedang ramai diperbincangkan publik.
Seperti halnya mengenai uji materi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketika ditanya mengenai sikap pemerintah atas hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, hal itu masih dikaji oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
"Masih dalam kajian dan telaah dari Menkopolhukam, ditunggu saja," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu.
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner KPK
Sebelumnya diketahui, masa jabatan komisioner KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi lima tahun.
Hal tersebut berlaku setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Nurul Ghufron dkk.
Gugatan dilayangkan langsung oleh Nurul Ghufron terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis (25/5/2023), dikutip dari TribunMuria.com.
Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema empat tahunan telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh presiden ataupun DPR.
Di mana, penilaian dua kali tersebut dianggap dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan presiden ataupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen sebanyak dua kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya.
Hal ini dinilai berpotensi tidak saja memengaruhi independensi, tetapi juga psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri.
Sementara pertimbangan lainnya, perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga independen lain dianggap telah mencederai rasa keadilan karena telah memperlakukan beda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama.
Perbedaan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, sesuai Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, MK menganggap ketentuan yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu lima tahun.
Dalam putusan ini, terdapat empat Hakim Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda, yakni Suhartoyo, Wahiduddins Adam, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Pada intinya, keempat hakim tersebut menganggap masa jabatan tidak berkaitan dengan rasa keadilan.
(Tribunnews.com/Rifqah/Ilham Rian Pratama) (TribunMuria.com)